Tata Kelola Infrastruktur Wilayah Dan Kota Berkelanjutan Menjadi Bahasan FGD Tematik Pemko Solok

Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan Menjadi Bahasan FGD Tematik Pemko Solok

Kota Solok (Minangsatu) - Tata kelola infrastruktur wilayah dan kota berkelanjutan sangat diperlukan di tengah perubahan yang sangat cepat. Hal ini ditambah dengan terbatasnya anggaran dalam penyediaan infrastruktur.

Oleh karena itu, infrastruktur yang disediakan harus dapat memberikan manfaat jangka panjang baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

Inilah yang dibahas dalam rangkaian terakhir FGD Tematik Penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas (KDH) terpilih tahun 2025-2029 yang berlangsung di Akmal Room Bappeda, Kamis (23/01).

FGD hari ke-4 ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jefrizal, S.Pt, MT dengan moderator Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Solok Rinia Susanti, ST, MT.

Sementara Kepala Dinas PUPR, Afrizal, M.Eng  menyampaikan hasil telahaan terhadap Visi Misi Walikota terpilih. Dinas PUPR terlibat pada misi penguatan transformasi ekonomi melalui revitalisasi dan penataan terpadu kawasan pusat kota dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi (Pandan, kawasan pusat kota, kawasan Simpang Rumbio) dan pengembangan kawasan pertumbuhan baru (kawasan Laing, kawasan Banda Pandung, kawasan wisata religi Masjid Agung Al Muhsinin) dengan perencanaan terpadu dan berorientasi masa depan, dengan tetap memperhatikan pengembangan kawasan baru yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal ini juga termasuk pada penyediaan fasilitas publik dan pelayanan umum yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah disabilitas serta responsif gender dan berorientasi masa depan,”ujar Afrizal.

Kemudian Kepala Dinas Perkim, Hanif, S.Sos, MM, menyatakan bahwa Kota Solok menghadapi beberapa masalah dalam 5 tahun ke depan yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, ketersediaan lahan dan konflik penggunaan lahan, perubahan iklim dan risiko bencana (Payo dan daerah bantaran sungai), rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemeliharaan fasilitas umum, kerjasama antar pemangku kepentingan belum optimal, pengelolaan kawasan kumuh, rendahnya kualitas dan standar perumahan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, perizinan perumahan belum menjadi kewenangan Dinas Perkim.

Sementara itu Edrizal, SH, MM, menyatakan pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat program prioritas tahun 2025-2028 yaitu peningkatan tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana alam.

“Dimana salah satu program unggulan KDH terpilih yaitu pengelolaan sampah secara profesional dan ramah lingkungan, dengan program 100 hari tata kelola persampahan dan kebersihan kota yang berkembang dari beberapa permasalahan yakni belum optimalnya kinerja PHL dalam penanganan sampah perkotaan, kinerja pelayanan persampahan kota belum maksimal, belum optimalnya pengurangan sampah di sumber,”kata Kadis mengakiri.