Siklus Politik Dan Orang Kaya Baru

Benar kata Sudjiwo Tedjo. Kita hidup dalam masyarakat munafik. Masyarakat kita terhibur ketika KPK melakukan adegan OTT, tetapi permisif terhadap "money politik" dalam setiap kontestasi memperebutkan kekuasaan. 

Semua orang tahu bahwa untuk jadi anggota DPR/DPRD/DPD, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden butuh biaya yang sangat besar. Setelah mereka terpilih, kemudian rakyat menjejali pejabat-pejabat itu dengan berbagai proposal "kemanusiaan" yang mesti di-acc agar popularitas tetap terjaga. Apakah gaji mereka cukup untuk menutup ongkos pemilu dan sumbangan dana "sosial" yang tak henti datang ke meja kerja mereka? 

Untuk menutupi itu semua, seorang pejabat harus berprofesi sebagai pengusaha itu sendiri. Yang tentunya ia tentu tak mau rugi. Ongkos politik akan diganti lewat penguasaan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang ia miliki. 

Agar ia bisa mendapatkan tim yang loyal dan mau membela-nya mati-matian, maka jabatan-jabatan strategis diberikan kepada para loyalis-loyalis. Baik sebagai direktur maupun sebagai komisaris. 

Tentu kerja para loyalis ini tidak terlalu sibuk-sibuk amat di perusahaan-perusahaan milik sang komandan. Karena manajemen perusahaan sudah tertata dengan baik lewat para profesional yang sudah berpengalaman. Para loyalis itu cukup duduk-duduk di Jakarta untuk menunggu panggilan media dan "cuap-cuap" untuk membela apapun kepentingan sang juragan. 

Kalau politisi yang mau nyaleg, ataupun ikut Pilkada dan Pilpres itu tidak punya duit, maka dicarilah sponsor untuk membiaya dana kampanye dari puluhan miliar sampai puluhan triliyun. Jika ia terpilih, maka jalan lapang harus diberikan kepada pihak sponsor untuk mengembangkan usaha agar bisa menutupi "investasi politik" yang sudah diberikan. 

Terus dimana letak posisi para kritikus dan akademisi? Ya, mereka sebenarnya seperti penonton sepakbola yang berteriak selama pertandingan berlangsung. Syukur-syukur di antara mereka ada yang diajak foto bareng dan makan malam bareng bersama manajemen dan pemain.

Sehebat apapun label seorang aktivis, jarang yang kuat menerima godaan untuk menerima jabatan sebagai Komisaris BUMN. Yang kebanyakan tugasnya adalah rapat pemegang saham, yang tidak begitu mengambil tanggung jawab soal laba dan rugi perusahaan, kemudian menikmati gaji puluhan juta per bulan dan tunjangan serta fasilitas ratusan juta per tahun.

Sebagai contoh, pada tahun 2016 gaji perorangan dewan komisaris Bank Mandiri adalah sebesar Rp 1,77 miliar per tahun atau Rp 147,91 juta per bulan. Masih ditambah dengan tunjangan rutin Rp 518,9 juta per tahun atau Rp 43,2 juta per bulan. Selain itu, juga masih ada pembagian tantiem tahunan di kisaran Rp 5,06 miliar.

Coba lihatlah apa yang dilakukan oleh para aktivis pasca meninggalkan kampus. Mereka akan mencari cantolan-cantolan kepada "orang-orang hebat" yang menjadi salah satu penguasa faksi politik di negeri ini. Di sana mereka perlahan mencari penghidupan. Entah sebagai staf ahli atau menjadi petugas partai atau mengurusi bisnis sang penguasa partai. 

Jika sang komanda bisa menjadi pemenang kontestasi politik, maka nasib baik pun akan menghampiri mereka. Jika tak jadi menteri, minimal bisa dapat jatah komisaris BUMN, bisa jadi Duta Besar, atau beberapa jabatan level di bawah menteri dan berbagai posisi di lembaga pemerintah.

Jika mereka mendapatkan limpahan finansial besar, maka rakyat ya tetap seperti itu-itu saja hidupnya. Syukur-syukur para penguasa itu agak sedikit pemurah, sehingga berbagai program jaminan sosial diberikan yang itupun diambilkan dari dana APBN dan dana CSR BUMN. 

Kalau anak-anak orang miskin itu juga ingin kaya raya, maka merekapun terpaksa mengambil jalan "mendekati" para penguasa faksi politik yang ada. Kemudian menjadi abdi dan loyalis dari tokoh-tokoh politik itu agar bisa bisa mendapatkan jenjang karier, jabatan dan kekayaan yang lumayan. 

Begitulah sebenarnya negara ini sedang diurus dan proses "naik kelas" ekonomi-sosial di negeri ini sedang berlangsung.

Orang-orang yang masih ingin kaya, tetapi tak mau menjadi "abdi" penguasa dan "hamba" politisi maka mereka bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri atau perusahaan multinasional yang memberikan gaji yang besar. Atau mereka bekerja keras untuk mendapatkan spesialisasi keilmuan dan skill sehingga bisa menjadi konsultan atau dosen di kampus-kampus luar negeri. Sedikit banyaknya jiwa-jiwa mereka bisa merdeka. Meskipun pada akhirnya banyak dari mereka yang kemudian apatis dengan politik.