Padang (Minangsatu)–Dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Padang , Calon Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ingin pemerintah provinsi turut berkontribusi. Alasannya ialah persoalan Padang juga meupakan persoalan pemerintah provinsi dan sebaliknya. Ini disampaikan dalam safari politik di Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Kamis (19/11).

“Kota Padang tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu, saya akan buat kerja sama dengan Pemerintah Kota Padang agar pemerintah provinsi bisa masuk secara kewenangan. Kita selesaikan bersama-sama.”

Ia  menegaskan bahwa salah satu persoalan, seperti banjir harus segera diselesaikan. Terutama di daerah rendah, misal Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Menurutnya, masalah ibu kota provinsi itu tidak akan bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang sendiri.

“Masih banyak persoalan di Padang ini, mulai dari banjir, pasar yang becek, terminal, infrastruktur yang belum merata, dan kemiskinan. Jondul Rawang dan beberapa kawasan lainnya selalu menjadi langganan banjir. Saya sudah turun langsung ke lokasi-lokasi banjir tersebut. Tiap kali banjir warga berteriak minta solusi, tetapi belum terselesaikan hingga kini” ujarnya.

Berikut, ia menambahkan banyak penyebab terjadinya banjir di Padang. Sebut saja soal drainase, sampah, hingga tata pembangunan kota yang belum terkelola dengan baik. Hal-hal tersebut mengakibatkan serapan air hujan tidak lancar.

“Ada yang menagih janji saya terkait banjir di Padang. Mereka goreng isu itu dalam pilgub ini. Saya tegaskan kami (pemerintah provinsi) pasti masuk kalau secara kewenangan bisa. Saya tulus menyelesaikan persoalan masyarakat. Tidak janji- janji. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji,” tambahnya.

Terakhir, ia menyampaikan akan melakukan hal yang sama terhadap persoalan pasar yang masih becek, pembangunan yang belum merata, kemiskinan, dan persoalan pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

“Padang ini kan arah barat saja yang baru ‘tacelak’ atau tersentuh pembangunan. Arah timur belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Karena itu, pemerintah provinsi harus ikut menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.