Pengaruh Ketidakmerataan Pembangunan Manusia Terhadap Demografi Dan Kualitas Hidup Di Wilayah Pedesaan

Pengaruh Ketidakmerataan Pembangunan Manusia Terhadap Demografi dan Kualitas Hidup di Wilayah Pedesaan

Oleh: Yollan Rahayu  

Ketidakmerataan pembangunan manusia adalah ketimpangan yang terjadi dalam aspek penunjang pembangunan ekonomi, termasuk realisasi investasi yang tidak merata serta kualitas sumber daya manusia yang berbeda di antara wilayah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan mutu manusia dan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia yang tidak merata dapat berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah, seperti perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan penanganan segera dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah.

Menurut informasi yang saya dapat dari media  Kompas - Meski Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat di semua provinsi pada tahun kedua pandemi Covid-19, ketimpangan kualitas manusia masih terjadi. Provinsi maupun kabupaten/kota dengan indeks lebih rendah itu perlu penanganan segera agar tidak makin tertinggal dari daerah lain dan terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan.

 Kesenjangan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) antarwilayah pasti akan memengaruhi capaian IPM secara keseluruhan. Sepanjang provinsi atau kabupaten/kota dengan nilai IPM rendah tidak didorong untuk mempercepat peningkatan kualitas manusia melalui sejumlah indikator yang diukur dalam IPM, maka capaian daerah lain yang tinggi jadi kurang bermakna.

 ”Penegakan azas keadilan dalam pembangunan penting karena tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso, di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Mereka yang tertinggal harus dibantu dan didorong agar bisa tumbuh lebih cepat dan sejajar dengan daerah lain.

Umumnya tingkat pembangunan manusia yang rendah terjadi di wilayah pedesaan, mengapa begitu? penyebab utamanya adalah dikarenakan kurangnya fasilitas pembangunan dan tempat untuk dilakukannya pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedesaan. Karena akses untuk sampai ke desa terlalu jauh dan kurang mendukung melakukan pembangunan yang sepadan dengan yang ada di kota, terutama di desa pelosok yang ada di Indonesia selain masyarakat desa yang kebanyakan masih bersikap tradisional yang mana mereka mendidik anak-anaknya dengan budaya yang mereka percayai melalui nenek- moyang.

Lalu apa yang menjadi faktor lainnya dapat terjadi rendahnya pembangunan manusia terutama di wilayah perdesaan. Hal selanjutnya adalah adanya Peningkatan Ketimpangan Pendapatan.

 Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antarwilayah,terutama di wilayah kota dan juga desa dimana wilayah di perkotaan lebih mendapatkan angka pendapatan yang tinggi dibanding dengan wilayah pedesaan karna di wilayah kota bekerja umumnya orang-orang yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, lalu berada di pusat pemerintahan dengan fasilitas yang cukup.

Namun penduduk desa hanya mengandalkan hasil pertanian perkebunan yang memanfaatkan kondisi alam yang mereka miliki  dan bekerja dengan cara yang sederhana dan upah secukupnya sehingga penduduk di wilayah pedesaan memiliki akses terbatas pada sumber daya dan peluang ekonomi yang lebih baik.

 Kebanyakan dari wilayah pedesaan banyak anak yang putus sekolah akibat kekurangan biaya sehingga menimbulkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk di wilayah pedesaan, sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang lebih rendah.

Kemudian apa pengaruh dan dampak rendahnya tingkat pembangunan manusia yang pertama adalah pengaruh pada bonus demografi dan kualitas hidup.Rendahnya IPM dapat berdampak negatif pada bonus demografi.

Bonus demografi adalah kondisi ketika populasi sebuah negara didominasi oleh mereka dengan usia produktif. Tanpa adanya persiapan untuk menjemput peluang, persentase angka pengangguran akan menjadi ancaman bagi suatu negara.

Angka pengangguran akan meningkat drastis jika tidak ada tindakan antisipasi untuk mencapai generasi berkualitas. Selain itu Pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi, rendahnya IPM dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Seorang ahli ekonomi, Arthur Okun, dalam studinya pernah menyusun hubungan empiris antara pengangguran dan output selama siklus bisnis yang dikenal dengan Hukum Okun.

Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang selalu diprioritaskan sebab adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya pertambahan pendapatan per kapita, dan yang terakhir Pengaruh pada Kualitas SDM,rendahnya IPM dapat berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM rendah dapat berdampak pada kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan kondisi perekonomian. Hal ini dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya dan Pengaruh pada Peningkatan Jumlah Lansia rendahnya IPM dapat berdampak pada peningkatan jumlah lansia.

Angka harapan hidup suatu negara memang tinggi, namun populasinya hanya akan didominasi oleh lansia. Kondisi ini tentu membawa dampak buruk bagi kemajuan negara.Dalam sintesis, rendahnya pembangunan manusia dapat berdampak negatif pada demografi.

Maka dari itu hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi rendahnya angka pembangunan manusia adalah meningkatkan partisipasi masyarakat,meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah.Mendorong partisipasi melalui dialog dan konsultasi publik.

Mengimplementasikan mekanisme feedback yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat mereka.Memperkuat Kerjasama Antara Pemerintah dan Sektor Swasta,meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Mendorong kemitraan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.Menetapkan peraturan dan kebijakan yang mendukung kerjasama yang efektif.Optimalisasi Alokasi sumber daya pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.Pencarian alternatif pembiayaan untuk mendukung alokasi sumber daya yang memadai.Peningkatan Kualitas Perencanaan,menggunakan data dan informasi yang akurat dalam perencanaan.Melibatkan ahli dan pakar dalam proses perencanaan.Melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap rencana pembangunan daerah.

(Penulis: Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Andalas)