HOME OPINI OPINI

  • Sabtu, 12 Januari 2019
Menggugat Sumatera Barat Sebagai Industri Otak
AG Sutan Mantari

Beberapa kalangan senang melabelkan Sumatera Barat dengan sebutan tempat atau kawasan "industri otak". Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Sumatera Barat dianggap sebagai daerah yang minim sumber daya alam, sehingga pengembangan sumber daya manusia harus mendapatkan prioritas. Secara historis istilah ini seolah-olah mendapatkan justifikasi yang kelihatannya kuat dengan kehadiran sederetan nama tokoh berdarah Minangkabau dalam panggung politik, bisnis, intelektual dan agama skala nasional dan internasional. 

Glorifikasi Sumatera Barat sebagai pusat "industri otak" Indonesia sebenarnya masih harus diuji dalam ranah implementasi yang terukur. Secara statistik, untuk menilai "kehebatan" Sumatera Barat yang mayoritas adalah beretnis Minangkabau adalah lewat Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki komponen antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil per Kapita. Nilai IPM Sumbar pada 2017 sebesar 71,24, bertengger di peringkat kesembilan nasional. Artinya dari sisi ini, orang Minang yang menjadi penduduk mayoritas "homeland" Sumatera Barat belum bisa jumawa dengan mengatakan sebagai etnis yang paling unggul di Indonesia. 

Secara kajian filosofis, "industri otak" sebenarnya sangat erat kaitannya dengan rumus-rumus yang dibawa oleh konsep kapitalisme, dimana manusia diberikan pendidikan yang setinggi-tingginya untuk kemudian mengabdi dan bekerja sekuat-kuatnya dalam rangka meningkatkan profit dari sebuah proses industrialisasi. Pada kenyataannya memang demikianlah yang terjadi dalam proses pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Barat. Selepas SMA, anak-anak muda hebat Sumatera Barat yang dianggap "di kampuang paguno balun" melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai kampus prestisius di pulau Jawa yang juga mendominasi peringkat teratas perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan sekarang juga ada fenomena menarik dimana alumni-alumni S1 kampus-kampus Sumatera Barat juga berbondong-bondong ke pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan S2 di UI, ITB, UGM dan beberapa kampus yang dianggap rangkingnya lebih tinggi dibanding Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang. 

Entah itu yang merantau ke Jawa sejak lulus SMA ataupun setelah lulus S1, sebagian besar memang bermuara menjadi "pekerja" baik di jawatan kementerian sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN ataupun di perusahaan swasta. Lewat sudut pandang "industri otak" keberhasilan mengisi ruang-ruang kapital  dengan berbagai jenjang dan tingkatan gaji inilah yang dianggap sebagai "kesuksesan". Efek dari itu semua adalah penggiringan paham materialisme semakin mengakar dan membudaya dalam kultur orang Minangkabau. Akibatnya, keberhasilan "merantau" atau keberhasilan "intelektual" semata-mata dipahami sebagai kemampuan menghasilkan pundi-pundi kekayaan. 

Nah, konsep "industri otak" yang melekatkan diri kepada sistem materialisme inilah yang sebenarnya jauh berbeda dengan "suraunisasi otak" yang dilakukan oleh orang-orang Minang di abad 18, 19 dan awal-pertengahan 20. Jika dalam kategorisasi limpahan harta, maka Tan Malaka yang sering berpetualang dengan hanya membawa baju yang melekat di badannya saja tak akan memenuhi standar kesuksesan yang dipatok oleh "industri otak". Natsir yang rela berjas tambalan sewaktu menjadi menteri tentu akan menjadi bahan olok-olokkan "industri otak" yang meletakkan kenecisan dan parlente dalam berpakaian. Hatta yang harus menunggak membayar listrik PNS tentu akan jauh dari standar minimal dari keberhasilan finansial "industri otak". 

Lihatlah kemudian yang hari ini disanjung-sanjung oleh orang Minang, diberi gelar adat dengan segala kebanggaannya, bahkan yang dipilih untuk memimpin organisasi-organisasi Minang adalah orang-orang yang sukses secara bisnis dan para pemilik kapital yang melimpah. Orang-orang itu kemudian dianggap bisa berfungsi seperti "baringin di tangah kampung, tampek manyanda katiko latiah, tampek bataduah katiko paneh." 

Seharusnya pengembangan sumber daya manusia Minangkabau di Sumatera Barat harus digiring dalam sebuah "school of thought" yang jelas. Di zaman Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, pola membangun intelektualitas dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Setiap "surau" memiliki tingkatan tersendiri. Sehingga ketika seorang murid sudah dianggap cukup mendapatkan pendidikan dasar keagamaan pada "Surau" level pertama, maka ia akan direkomendasikan untuk belajar ke "Surau" level kedua yang dipimpin oleh ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang lebih tinggi dibanding ustadz yang mengajar di surau level dasar. Sampai akhirnya level pendidikan itu berlanjut sampai Aceh dan diteruskan untuk menimba ilmu di Tanah Suci Makkah Al Mukarramah dan kawasan Timur Tengah lainnya. 

Yang menarik adalah, surau-surau yang berjenjang tersebut memiliki "school of thought" yang sama. Artinya, seorang pelajar Minangkabau memang dididik secara sistematis dan terstruktur untuk memahami sebuah mahzab pemikiran Islam serta makin lama ia akan mengkaji kitab yang lebih berat, komprehensif dan mendalam dari sebuah mahzab  hingga akhirnya ia akan belajar di Makkah dengan Syaikh yang menjadi punggawa dari Mahzab tersebut dan reputasinya sudah dikenal dalam tradisi keilmuan Islam secara internasional. Dari sistem Surau berlevel inilah kemudian lahir seorang sekaliber Syaikh Mahzab Khatib Al Minangkabawi yang menjadi Syaikh Mahzab Syafi'i di Makkah Al Mukarramah. 

Sistem pendidikan yang diramu oleh "industri otak" ala Sumatera Barat saat ini sebenarnya sangat nilil dari jenjang berstruktur dalam memahami sebuah "school of thought". Karena memang pendidikan diarahkan kepada orientasi pekerjaan, bukan untuk membina dan mewariskan sebuah mahzab pemikiran yang sebenarnya menjadi kerangka epistemologi untuk melakukan apapun konsep pembangunan.

Sadarilah bahwa sekarang Sumatera Barat sedang "mengindustrialisasi otak" bukan sedang melakukan "wisdomisasi otak" seperti yang dulu dilakukan oleh para pendahulu Minangkabau yang sering disanjung-sanjungnya.


Tag :Opini AG Sutan Mantari