HOME OPINI OPINI

  • Rabu, 17 April 2019
Menakar Kekerasan Pasca Pemilu
Sartana

Menakar Kekerasan Pasca Pemilu

oleh Sartana

(Dosen Psikologi Unand)

Salah satu yang dikhawatirkan banyak orang pasca pencoblosan tanggal 17 April 2019, adalah kemungkinan terjadinya kerusuhan besar di beberapa daerah. Khususnya, kerusuhan akibat adanya gesekan antar pedukung calon presiden. Hal demikian wajar terjadi. Karena, dalam situasi sosial sangat kompetitif, peluang untuk terjadinya gesekan-gesekan sosial yang dapat berujung pada kekerasan sangat mungkin terjadi. Apalagi, kompetisi yang berlangsung menyangkut perebutan kursi kekuasan.

Bila kita tengok sejarah, banyak kerusuhan atau peperangan besar yang terjadi sebagai akibat dari adanya perebutan kekuasaan. Bahkan, kejadian demikian sudah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno masa lalu. Dan nampaknya, ia terus berulang dan berlangsung hingga sekarang. Kita bisa melihat, selama beberapa tahun terakhir, beberapa negara mengalami krisis yang akut karena perebutan kekuasaan tersebut.

Selain itu, kekhawatiran tersebut juga diperkuat oleh adanya beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang masa kampanye kemarin. Sejauh ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat telah terjadi 66 kekerasan selama perhelatan Pilpres 2019. Peristiwa itu misalnya, kekerasan pada anggota panitia pengawas pemilu di Kulon Progo, Yogyakarta. Juga kekerasan yang menimpa salah satu warga di Purworejo, Jawa Tengah.

Hal lainnya yang menjadi sumber kekhawatiran kita tentunya adalah “pertarungan” panas antara kedua kubu pendukung capres di media sosial. Meski pertikaian tersebut sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2014, namun sejauh ini, terlihat bahwa kedua kelompok juga masih belum lelah untuk bergelut guna mendukung calonnya. Masih banyak dari mereka yang tidak sungkan melontarkan kata hinaan, caci maki dan fitnah kepada calon yang tidak mereka dukung. 

Namun, apakah beberapa kondisi demikian cukup kuat untuk menjadikan kekhawatiran kita tersebut mewujud dalam kenyataan? Apakah kekerasan besar akan benar-benar meledak di beberapa daerah?  Menurut saya, kecuali ada pihak-pihak yang menggerakan, kekerasan tersebut tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, kekerasan itu hanya akan meletup dalam skala kecil di beberapa tempat dan akan dapat dijinakan.

Ya, dalam pemilu sekarang ini, kekerasan alami tidak akan terjadi. Kekerasan alami adalah kekerasan yang terjadi sebagai hasil dari proses-proses sosial yang berlangsung tanpa intervensi sistematis dari kekuatan sosial tertentu. Dalam arti, tidak ada pihak yang secara sengaja melakukan rekayasa sosial untuk menciptakan situasi kisruh dan kekerasan.

Di sisi lain, kekerasan hasil rekayasa adalah kekerasan yang terjadi karena ada orang atau pihak yang sengaja menciptakan kekerasan itu. Tentu yang menciptakan adalah mereka yang memiliki sumber daya yang cukup untuk menggerakan massa. Gerakan demikian pada umumnya berlangsung secara sistematis atau dikoordinir oleh sejumlah aktor, dan dieksekusi di beberapa daerah.  

Terkait itu, kekerasan yang alami tidak terjadi karena sejauh tidak ada prakondisi-prakondisi yang memungkinkan terjadinya ledakan kekerasan tersebut. Bahwa secara psikologis, paling tidak menurut pendekatan psikoanalisis, setiap orang memang lahir dengan membawa potensi sifat agresif. Hal demikian melekat pada semua orang, tidak terkecuali. Baik laki-laki maupun perempuan.

Dan, setiap saat, manusia sebenarnya ingin memuaskan dorongan-dorongan agresif tersebut. Orang ingin mencaci, memaki, dan menyerang pihak lain di luar dirinya. Bila dorongan yang demikian gagal diekspresikan, ia dapat menjadi pukulan balik bagi individu. Ia dapat menimbulkan rasa cemas dan tertekan.

Namun demikian, peradaban dan kebudayaan, termasuk juga agama, telah berhasil melepaskan manusia dari status hewani purbanya. Peradaban mampu menundukan dorongan-dorongan agresif manusia tersebut. Paling tidak, oleh peradaban, manusia telah diarahkan untuk mengekpresikan dorongan-dorongan agresif tersebut pada  cara-cara yang diterima, tidak merugikan masyarakat.

Dengan kata lain, peradaban telah menekan manusia untuk tidak menampilkan sifat aslinya. Dan hanya dalam kondisi-kondisi yang mungkin, seperti ketika manusia lupa pada dirinya yang beradab atau merasa tertekan secara berlebihan, manusia akan menampilkan kembali dorongan-dorongan hewaninya tersebut.

Dan, sekarang ini, peradaban telah menciptakan banyak kanal sebagai media bagi individu untuk menyalurkan dan mereduksi dorongan agresifitas tersebut. Tontonan penuh kekerasan di televisi, dari sisi berbeda, dapat kita lihat sebagai medium pelampiasan dorongan agresif tersebut. Ketika sedang menonton tayangan agresif, individu dapat mengidentifikasi dirinya dengan salah satu tokoh, lalu secara imajiner mereka dapat terlibat dalam aksi agresifitas sejalan dengan peran si tokoh bersangkutan. Sehingga, dorongan agresifitasnya terlampiaskan.

Dan media sosial, yang memungkinkan orang untuk bertarung tanpa henti selama dua puluh empat jam, sebenarnya juga ada sisi manfaatnya dalam meredakan kekerasan di dunia nyata. Luapan-luapan kemarahan dan serangan lewat media sosial tersebut juga dapat menjadi medium bagi individu untuk melakukan katarsis, menyalurkan dorongan agresinya. Sehingga, ia juga semakin memperkecil peluang masyarakat untuk menyalurkan agresinya di dunia nyata.

Hal lain yang secara alami dapat mendorong individu melakukan tindakan agresi adalah rasa frustrasi. Individu akan menampilkan kekerasan bila mereka merasa frustrasi. Yaitu, ketika masyarakat kehilangan harapan dalam hidupnya. Rasa frustrasi demikian dapat berupa frustasi ringan hingga akut. Semakin akut rasa frustrasi yang mendera seseorang, semakin kuat juga dorongan agresinya.

Dan, bila kita melihat kondisi psikososial masyarakat sekarang ini, secara umum, mereka tidak sedang mengalami frustrasi akut tersebut. Bahwa ada banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi hidupnya, seperti harga pangan, lapangan pekerjaan, biaya kesehatan atau pendidikan itu adalah kenyataan yang tidak bisa ditampik. Namun,  bahwa hasil survey juga menunjukan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah adalah juga hal lain yang tidak bisa ditolak.   

Rilis hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey pada bulan Maret dan April menunjukan bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Bilangannya rata-rata di atas 60 %. Hasil Survey Indo Barometer menunjukan ada 64,9 % masyarakat yang puas, sementara menurut survey Charta Politika kepuasannya mencapai 65,9 %. Bahkan hasil survey dari tiga lembaga yang lain menunjukan tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka di atas 70 %. Hasil survey SMRC menunjukan angka 71%, hasil suvey indikator angkanya lebih tinggi sedikit, yaitu 71,3%. Hasil yang paling tinggi ditunjukan oleh hasil survey  CSIS yang angkanya mencapai 72,9 %.    

Kalaupun ada masyarakat mengalami frustrasi pasca pemilu ini, hal itu terjadi lebih karena capres atau caleg yang mereka dukung tidak terpilih. Ia tidak menyangkut soal-soal yang mendasar dalam hidup mereka. Sehingga, kecuali ada pihak yang memprovokasi, ia tidak cukup mampu memicu massa untuk melakukan tindakan kekerasan. Paling tidak, bila kita berkaca pada peristiwa pemilu 2014, yang situasi polarisasi sosialnya lebih kuat, situasi pasca pemilu berlansung cukup kondusif. Keadaan-keadaan yang tidak diharapkan dapat dikendalikan.

Meskipun peluang untuk terjadinya kekerasan pasca pemilu 2019 ini cukup kecil, namun kita semua harus harus tetap waspada. Karena, ketika massa berkerumun dengan euforia kemenangan atau kekalahan yang dirasakan secara kolektif, perilaku mereka cenderung emosional daripada rasional. Di luar itu, mereka juga potensial mengalami deindividuasi. Mereka dapat kehilangan identitas individal dan lebur dalam identitas massa, sehinggga orang dapat kehilangan kontrol atas dirinya.  Dalam situasi seperti itu, mereka mudah untuk diprovokasi dan perilakunya akan bergantung pada siapa yang menguasai massa.  Dan bisa jadi, ada orang atau pihak tertentu yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan itu.


Tag :opiniSartana