HOME PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO

  • Jumat, 2 April 2021
Lelang Turun Harga Tidak Wajar 20 Persen, Ini Kata Pengusaha Jasa Konstruksi
Balaikota Sawahlunto

Sawahlunto (Minangsatu) - Pengusaha jasa konstruksi di Kota Sawahlunto menyoroti pelaksanaan lelang proyek di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pokja di Sekretariat Daerah Pemko Sawahlunto. 

Selain persyaratan lelang yang dipersulit. Para rekanan mengeluhkan kebijakan panitia lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Sawahunto yang menerapkan persyaratan lelang yang melebihi ketentuan. 

Panitia lelang sering memenangkan peserta tender dengan harga penawaran sangat rendah 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sebab, hampir seluruh paket lelang di awak  tahun ini dimenangkan dengan penawaran harga tidak wajar turun 20 persen. 

Misalnya, paket lelang pekerjaan renovasi gedung pustaka M. Yamin di Talawi. Proyek DAK di Dinas Pustaka dan Kearsipan Kota Sawahlunto itu dilelang dengan paguRp 2.182.500.000. Pemenang lelang turun harga menjadi Rp 1.745.999.000 atau turun sekitar 19,6 persen. 

Begitu pula dengan lelang paket Jalan Pondok Kapur - Muaro Kalaban. Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lelang dengan harga Rp 2.622.974.0002, ditawar rekanan menjadi Rp 2.357.970.000,00 atau turun sekitar 20 persen. 

Menurut ketua DPC Gapensi Kota Sawahlunto Ismanto Marjid, panitia tidak harus memenangkan kontraktor dengan penawaran terendah untuk proyek pemerintah. 

Penawaran sangat rendah menurut Ismanto akan mempengaruhi mutu dan kualitas pekerjaan. Penawaran tidak wajar lebih jauh bisa menyebabkan pekerjaan tidak tuntas dan ditinggalkan pelaksana.

Untuk itu, Pokja harus sangat berhati - hati dalam menentukan pemenang. Selain teliti terhadap persyaratan kelengkapan dokumen dan administrasi, penting dilakukan evaluasi HPS dengan cek harga langsung ke lapangan 

”Kami ikut menawar beberapa lelang proyek di Pemko Sawahlunto dengan penawaran maksimal turun 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri ( HPS )  Kami tidak berani menawar turun sampai 20 persen dari HPS sebab berdasarkan pengalaman kami, dengan penawaran tidak wajar turun 20 persen, pekerjaan itu tidak mendapat keuntungan," ujarnya

Menurut data website LPSE Kota Sawahlunto, sekitar 14 paket lelang telah selesai ditender dan dan sebagian sudah terkontrak, seperti pada paket pekerjaan rehab rekon bencana alam di BPBD Kota Sawahlunto dan paket jalan (DAK) di Dinas PUPR Kota Sawahlunto 

Alfian, Alumni Teknik Sipil Universitas Riau dalam jurnalnya yang berjudul "penilaian penawaran terendah yang responsif pada pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis teknologi komputasi", salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah penetapan calon pemenang lelang. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) menyatakan bahwa ULP mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. 

"Tidak ada definisi dan rumusan yang jelas tentang “penawaran terendah yang responsif”, sehingga ketentuan tersebut memiliki peluang untuk diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak pengguna dan penyedia barang/jasa. 

Akibatnya, penetapan calon pemenang lelang cenderung bersifat subjektif, tidak baku, berlarut-larut, rentan terhadap praktik KKN," tulisnya dalam Jurnal tersebut. 

Perang turun harga penawaran lelang ditengah Pandemi Covid 19 hampir terjadi merata disetiap daerah hingga ke pusat.  Refokusing dan Realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dalam dua tahun terakhir berdampak dengan minimnya  jumlah paket lelang fisik.  

Proyek pemerintah  sedikit sementara pengusaha Jasa Konstruksi sudah setahun tidak mendapat pekerjaan sebagai pelaksana proyek pemerintah. Sektor usaha Jasa Konstruksi memang sangat terpukul dan mengalami kemunduran di masa Pandemi ini. Banyak pengusaha Jasa Konstruksi terpaksa banting stir agar bisa bertahan dari resesi ekonomi.

Direktur Sarana Menara Ventura Ir Musyatianof mengatakan, penawaran tidak wajar 20 persen juga terjadi pada lelang paket pekerjaan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Musyatianof mengatakan, perusahaannya menang lelang pekerjaan jalan APBN senilai Rp 23,3 Milyar di Solok Selatan dengan turun tawaran 29,9 persen. Menurut Musyatianof, harga satuan pada  proyek APBN cukup bagus meskipun tawaran turun harga  tidak wajarpun masih logis dan realistis.   

"Nomor satu sampai lima turun 30 sampai 36 persen. Saya malah nomor 9. Kalau proyek APBN jika penawaran kita lengkap, bersih, dan turun diatas 20 % kita di panggil untuk klarifikasi harga tidak wajar. Nah, disitu lah kita berdebat dengan Pokja nya. Seperti kita ujian skripsi mempertahankan yang kita tawarkan," ungkap kontraktor jalan lingkar dua jalur di Kandih Sawahlunto itu 

Terkait paket paket lelang yang dimenangkan dengan tawaran tidak wajar 20 persen, Tri Dharma Satria,  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada  proyek bencana alam di BPBD Sawahlunto dan Maizir PPK di Bina Marga PUPR Kota Sawahlunto meminta pendampingan pihak Kejaksaan. Meskipun TP4D telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, kedua pejabat teknis tersebut tidak berani mengambil resiko. 

Kepala BPBD Kota Sawahlunto Adriyusman mengatakan,  pihaknya khawatir jika proyek bencana alam dengan dana pusat sekitar Rp 11 Milyar itu tidak sesuai dengan rencana atau gagal proyek. Oleh sebab itu, katanya,  perlu pendampingan oleh pihak Kejaksaan sejak tanda tangan kontrak. 

" Kami sengaja meminta pendampingan. Sebab proyek ini tawaran turun tidak wajar. Kami tidak mau ambil resiko atau bermasalah dengan hukum di kemudian hari," ujar Adriyusman  

Pendampingan Kejaksaan sebagian memang dilakukan oleh daerah. Namun sebagian daerah tidak memakai pendampingan. Menurut Musyatianof, Sawahlunto terlalu takut. Padahal, proses lelang tidak harus ada pendampingan oleh pihak luar. Seperti proyek APBN tidak pernah pakai pendampingan Kejaksaan.*


Wartawan : Hendra Idris
Editor : Benk123

Tag :#sawahlunto