Latihan Kerja Bagi Warga Binaan Bisa Menghasilkan PNBP Untuk Negara

Bukittinggi (Minangsatu) - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kemenkumham RI Thurman Saud Marojohan Hutape meresmikan dan Lounching Produksi ikan asap (Rumah Asok), Bebas peredaran Uang E.Pas Card Mengunakan Brizzi dan Pemasayarakatan Telekomonikasi (Pastel) serta Klinik Pratama Lapas Kls II/A Bukittinggi di LP Biaro Kamis Sore (8/04).

Dalam sambutannya Thurman Saud Marojohan Hutapea mengatakan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanahkan kepada bahwa menempatkan posisi warga binaan yang ada sebagai insan sumber daya manusia dan petugas Pemasyarakatan memberikan keahlian-keahlian kepada mereka supaya mereka mampu hidup mandiri sehingga minimal bisa menghidupi diri sendiri bahkan keluarganya kelak di tengah-tengah masyarakat.

"Percayalah bentuk latihan yang kita berikan kepada mereka apabila kita laksanakan secara serentak di 580 pemasyarakatan yang ada di Indonesia termasuk yang berhasil mencetak tenaga-tenaga terampil sebagai sumbangsih kita kepada bangsa yang besar ini melalui program-program pembinaan yang kita lakukan di dalam Lapas," ujar Thurman.

Dijelaskan, program-program pelatihan kemandirian yang luar biasa mulai dari pertanian perkebunan perikanan mobiler manufaktur hingga industri jasa hanya bermuara di samping menelurkan warga binaan dan terampil juga mendatangkan  PNBP dimana pada tahun 2020 di masa pandemi covid kita dari lembaga  Pemasyarakatan berhasil menyetor PNBP ke kas negara sebesar Rp4,5 miliar.

"Memang kita sadari target yang ditetapkan itu di kisaran Rp7 miliar, tapi karena situasi dan kondisi yang saat itu sehingga target belum tercapai dapat kita maklumi dan tahun ini dan tahun depan semakin meningkat semakin baik. Kita harapkan setoran PBB juga semakin bertambah supaya jangan ada kesan yang selama ini selalu dikatakan jajaran  lembaga pemasyarakatan mengahabiskan uang negara dan kebutuhan hidup warga binaan yang ada tapi warga binaan sekarang sudah dituntut untuk berkarya sehingga menghasilkan uang yang dapat dijadikan PNBP penerimaan negara," katanya.
 
Lebih lanjut Direktur Thurman menjelasklan, lahirnya juga peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan menekankan  seluruh unsur pemasyarakatan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam manajemen pemasyarakatan diantaranya penguatan optimalisasi organisasi, revitalisasi pemasyarakatan menjadi tolak ukur untuk maju kedepan.

"Lapas kelas 2 Bukittinggi melakukan  pembinaan produksi ikan asap publikasi atau pastel juga diresmikan klinik Pratama sarana kesehatan serta kerja sama dengan BRI dengan kartu Brizzi-nya program bebas dari peredaran uang dan program ini sangat diharapkan dimasa datang," harap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kemenkumham RI.*