Padang (Minangsatu) -  Penjabat Gubernur Sumatera Barat Dr. Hamdani, MM, M.Si, AK, meminta semua pihak berperan aktif mempercepat pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang mangkrak selama dua tahun. Menurut Hamdani, keberadaan jalan tol tersebut akan membawa efek positif pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Dikatakan, sejak Presiden RI Joko Widodo dua tahun lalu meresmikan pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru, progres pembebasan lahan jalan tol ini sudah ada peningkatan 51,66 menjadi 55,01. Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur, Hamdani, pada rapat bersama Kepala BPN Sumbar, Saiful, terkait progres pengadaan tanah dan permasalahannya jalan tol Padang-Pekanbaru tahap II.

Pj Gubernur Sumbar Hamdani mengatakan sudah berjalan secara bertahap dengan telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang sebanyak empat kali, dimulai dari tanggal 3 November 2020, 29 Desember 2020, dan 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. "Dengan total sebanyak 70 bidang, presentase terhadap luas 6.15 persen, nilai UKG 6,39 persen dan terhadap bidang 5,5 persen. Untuk itu perlu seluruh stakeholders mendukung percepatan pengadaan tanah dan penyederhanaan berkas-berkas sebagi bukti kepemilikan untuk tanah milik adat," kata Hamdani.

Dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran pemprov dan lintas sektoral, Ha,dani, menyebitkan, sesuai dengan aturan yang ada bahwa bukti kepemilikan cukup dibuktikan dengan sproradik (surat pernyataan kepemilikan tanah) sesuai dengan koordinasi pihak Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Tahapan mana yang sudah diganti rugi dalam proses penilaian. "Saat ini kami melihat usulan pembayaran UGR ke LMAN sebanyak 63 bidang, proses pengumuman 203 bidang, proses penilaian KJPP 704 bidang. Dan musyawarah yang dilakukan 225 bidang serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 183 bidang," ujarnya.

Selanjutnya Hamdani juga menegas agar proses pembangunan jalan tol proyek Provinsi Sumbar harus tetap dijalankan jangan sampai berhenti dan semua kendala yang ada segera di selesaikan. "Ini proyek strategis nasional yang perlu melibatkan semua pihak. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda Sumbar, Irjenpol Toni Harmanto," ujarnya.

Menurut Hamdani, ia sudah mengurai persoalan tersebut dan berkomunikasi dengan pihak terkait seperti Forkominda Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman agar proyek nasional yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018 tersebut dapat segera dituntaskan. "Kepada saya, Kapolda bahkan menjelaskan bahwa pihak aparat sudah mengambil langkah persuasif dan tegas dengan menindak pihak-pihak yang terindikasi menjadi penghalang pembangunan," ujarnya.

Sementara itu Kepala BPN Sumbar, Saiful, menyebutkan rencana pengadaan tanah di tahap kedua ini akan dilakuakan sebanyak 732 bidang, dengan panjang 32,40 meter dan luas perencanaannya 281,05 hektar. "Hasil identifikasi kami jumlah bidangnya sebanyak 1,484 bidang ( 497,81) persen inilah realisasinya. Kemudian luasya dari 281,05 menjadi 293,5 hektar, 104,26 persen dari perencanaan," sebut Saiful. Oleh karena itu masih menunggu persetujuan dari LMAN sebanyak 63 bidang lagi dan hal itu sudah diusulkan hanya menunggu hasilnya. Kalau hasilnya sudah turun mungkin langsung Minggu besok sudah bisa dilanjutkan.

Sekarang dalam penilaian oleh tim panitia pengadaan tanah (P2T), sebanyak 704 bidang dan seluruhnya ada 1.132 bidang lagi yang belum diuji. "Kalau bisa sebelum hari raya (Idul Firtri-red) ini sudah selesai, namun ada yang tidak dibayar yaitu fasilitas umum, kita ingin melakukan penyelesaian secepatnya," ujar Saiful, seperti Rilis Biro Humas Setda Sumbar, Senin (22/2/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh Plh Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Biro Humas, Pimpinan Hutama Karya dan beberapa peserta lainnya di lingkup pemerintah provinsi Sumbar.