Bawaslu Pasaman Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Bersama Stakeholder

Bawaslu Pasaman Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Bersama Stakeholder

Lubuk Sikaping (Minangsatu) - Dalam rangka evaluasi pengawasan tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Pasaman menggelar kegiatan rapat dikantor evaluasi pengawasan tahapan Pemilu 2024 bersama stakeholder.

Agenda ini dilangsungkan di Aula Media Center Bawaslu Pasaman, Jumat (26/04/2024).

Rapat dikantor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024 Bersama dengan stakeholder ini, bertujuan untuk melakukan sosialisasi hasil pengawasan Bawaslu Pasaman pada setiap Tahapan Pemilu 2024. Dan juga, untuk masukan dari stakeholder dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada serentak 2024.

"Alhamdulillah, dalam tahapan Pemilu 2024 dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder berjalan baik. Tentunya tidak bisa kita pungkiri, bahwa dalam menjalankan pengawasan, Bawaslu Pasaman ada beberapa catatan yang harus diperbaiki guna menyiapkan Pilkada 2024 yang lebih baik," ujar Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita saat memberikan sambutan sekaligus membuka rapat evaluasi.

Bawaslu Pasaman dalam pengawasan tahapan pemilu, tambah Rini, selalu mengedepankan pencegahan, bilamana upaya pencegahan tidak diindahkan maka tentu akan dilakukan penindakan.

"Selain itu, dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan benar, Bawaslu Pasaman selalu melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat, stakeholder dan pemangku kepentingan. Bawaslu Pasaman juga intens melakukan rapat koordinasi dengan internal pengawas maupun stakehoder. Selain itu, Bawaslu juga sangat sering melakukan imbauan, baik itu imbauan tertulis kepada KPU, peserta pemilu maupun kepada kepala daerah. Upaya pencegahan juga dilakukan Bawaslu Pasaman melalui MoU dengan Ormas, Universitas dan lainnya," jelas Rini Juita.

Dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Pasaman juga intens melakukan pengawasan netralitas ASN dan pengawasan media sosial serta portal berita, dengan membentuk pokja dan bekerjasama dengan Gakkumdu.

Kordiv HP2H Bawaslu Pasaman, Lumban Tori menyampaikan bahwa pihaknya mencatat ada beberapa point krusial agar diperbaiki, antara lain adalah pemahaman teknis KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara serta adanya DPK yang tidak sesuai alamat domisili sehingga menyebabkan PSU.

Zaini Affandi selaku Kordiv PPPS Bawaslu Pasaman juga menyampaikan, bahwa Bawaslu Pasaman masih menunggu tindak lanjut serta keputusan KPU terkait pelanggaran etik oleh PPK di dua kecamatan.

"Dalam Pemilu 2024, ada beberapa KPPS yang masih minim pemahaman teknis terkait perlakuan kepada DPTb dan DPK. Kita berharap, pada Pilkada mendatang hal ini tidak terulang lagi," tegas Zaini.

Sementara Ketua KPU Pasaman, Taufiq menjelaskan, bahwa dalam rapat evaluasi ini tentunya ada indikator pembanding tentang DPT maupun DPK supaya menghasilkan perbaikan guna menyongsong Pilkada 2024.

"Untuk diketahui bersama, bahwa pada Pemilu 2019, jumlah DPK di Pasaman berkisar di angka 5 ribuan dan pada Pemilu 2024 ini berkisar pada 2 ribuan. Ada selisih tiga ribuan, tentu hal ini adalah hasil kerja keras penyelenggara pemilu dan Bawaslu bersama jajarannya, apresiasi juga kami sampaikan kepada Disdukcapil Pasaman dan stakeholder terkait. Sinergitas ini sangat dibutuhkan, karena KPU Pasaman tidak bisa jalan sendiri dan sangat perlu kerjasama semua pihak. Kita berharap, penyelenggaraan Pilkada 2024 akan berjalan sukses dan lancar," ujar Taufiq.

Hadir dalam rapat evaluasi tersebut, Kapolres, Dandim 0305/Pasaman, Kajari, Kadisdukcapil, Kaban Kesbangpol, Kepala Rutan II b Lubuk Sikaping, Kasat Pol-PP Damkar, Ketua KPU Pasaman, Ketua dan Anggota Bawaslu serta Korsek dan staf Bawaslu Pasaman serta sejumlah media.