65 Persen Wilayah Solok Selatan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

65 Persen Wilayah Solok Selatan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Padang Aro (Minangsatu) – Potensi kawasan hutan yang mencakup sekitar 65 persen wilayah Kabupaten Solok Selatan menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui pengelolaan perhutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan, kawasan hutan diharapkan tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM., saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, Solok Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung hingga daerah aliran sungai. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal dengan melibatkan berbagai pihak agar mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana kita mengelola potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun sektor kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tetap memiliki peran penting, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan perhutanan sosial.

Saat ini, Solok Selatan memiliki 18 Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dengan total areal perizinan mencapai 36.983 hektare. Keberadaan lembaga tersebut telah melahirkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi lokal.

Sejumlah komoditas dan kegiatan yang dikembangkan di antaranya peternakan sapi dan produksi kompos, pengolahan kopi, pengembangan sawah organik, budidaya lebah madu hingga ekowisata.

Menurut Syamsurizaldi, berbagai usaha tersebut perlu terus diperkuat agar perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal pengelolaan kawasan, tetapi berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat nagari.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perhutanan sosial memiliki peran strategis yang melampaui kepentingan ekonomi. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga merupakan bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang.

Hal ini sekaligus sejalan dengan misi kedua RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, yakni peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

"Rapat koordinasi ini diharapkan memberikan pemahaman bagi kita bersama, membawa manfaat dan melahirkan rencana aksi nyata ke depan yang berkorelasi kuat dengan pengembangan komoditas perhutanan sosial, sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat dikelola secara optimal. Hutan bukan sekadar warisan, tetapi sumber kesejahteraan dan masa depan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Solok Selatan, Diary Haes, selaku instansi penyelenggara menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kelompok usaha perhutanan sosial, pendamping, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor, kesamaan persepsi dan komitmen dalam pengelolaan perhutanan sosial. Selain itu, rakor juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, memperkuat kapasitas serta kelembagaan kelompok usaha, hingga mendorong pengembangan ekonomi berbasis kawasan hutan.

Aspek hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas hasil perhutanan sosial juga menjadi perhatian penting. Dengan demikian, pengelolaan perhutanan sosial diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah melalui rencana aksi yang jelas serta pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan.

Mengusung tema "Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah", kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Muhdiyan Prasetya.

Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten Solok Selatan.

Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap pengelolaan perhutanan sosial semakin terarah, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjadikan potensi kawasan hutan sebagai salah satu kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.(vino/solsel)