Dua Jalan Kebijakan Kopi: Indonesia Dan Ethiopia Di Persimpangan Strategi

Dua Jalan Kebijakan Kopi: Indonesia dan Ethiopia di Persimpangan Strategi

Oleh: Akmal Yusmar?
(Ketua Asosiasi Kopi Minang)

Kopi bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan instrumen ekonomi, identitas budaya, dan sumber devisa negara. Namun cara negara memperlakukan kopi sangat menentukan masa depannya. Perbandingan antara kebijakan kopi Ethiopia dan Indonesia hari ini memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda, bukan soal benar atau salah, melainkan soal keberanian memilih arah.

Ketika banyak negara masih meraba arah pengembangan kopi, Ethiopia justru mengambil langkah yang tegas dan berani. Negara asal kopi Arabika ini telah menyetujui proyek strategis seluas 100.000 hektar khusus untuk kopi Arabika berproduktivitas tinggi, lengkap dengan irigasi sepanjang tahun dan mekanisasi penuh. Targetnya tidak main-main: menggandakan produksi kopi kualitas ekspor dalam satu dekade dan menembus angka lebih dari 3 juta metrik ton, demi mengamankan posisinya sebagai pengekspor kopi Arabika terbesar kedua di dunia.

Yang membuat kebijakan Ethiopia istimewa bukan hanya luas lahannya, melainkan kejelasan visi negaranya. Kopi ditempatkan sebagai industri strategis nasional, setara dengan energi atau mineral. Negara hadir sebagai perancang utama: menentukan lokasi, menyiapkan infrastruktur, memastikan teknologi, dan mengarahkan produksi langsung ke pasar global. Ini menandai pergeseran besar Ethiopia menuju pertanian modern berskala besar, tanpa kehilangan orientasi kualitas.

Dampaknya jelas dan terukur. Proyek ini diproyeksikan meningkatkan cadangan devisa secara signifikan, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di pedesaan, serta memperkuat posisi tawar Ethiopia dalam rantai pasok kopi dunia. Ethiopia tidak sekadar menanam kopi—mereka menanam pengaruh ekonomi.

Bandingkan dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian memang merencanakan perluasan lahan kopi seluas 99.500 hektar pada periode 2025–2026, didukung anggaran Rp1,31 triliun. Program ini mencakup hampir seluruh wilayah nusantara, dari Aceh hingga Papua, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pendampingan teknis (GAP), penguatan kelembagaan petani, serta hilirisasi.

Di atas kertas, kebijakan ini tampak progresif. Namun di lapangan, persoalan mendasarnya adalah ketiadaan fokus dan skala strategis.
Perluasan lahan Indonesia terlalu tersebar dan terfragmentasi. Tidak ada satu pun kawasan kopi nasional yang benar-benar dirancang sebagai proyek unggulan terintegrasi, lengkap dari hulu hingga hilir, dengan target produksi dan ekspor yang jelas. Akibatnya, program berjalan sebagai kumpulan kegiatan, bukan sebagai strategi nasional.

Indonesia juga terlalu berhati-hati dalam menempatkan kopi sebagai industri. Petani kecil memang harus dilindungi, tetapi perlindungan tanpa keberanian skala justru membuat Indonesia kehilangan daya loncat. Pasar kopi Arabika premium dunia menuntut konsistensi volume, mutu, dan pasokan—tiga hal yang sulit dicapai jika negara tidak berani memusatkan investasi pada kawasan unggulan.
Kelemahan lain adalah minimnya keberpihakan kebijakan jangka panjang. Riset varietas lokal berjalan lambat, mekanisasi hampir tidak disentuh, dan infrastruktur irigasi kopi masih dianggap isu sekunder. Hilirisasi didorong, tetapi hulunya belum cukup kuat.
Ethiopia memberi pelajaran penting:?

kopi tidak bisa hanya diurus dengan program tahunan dan pendekatan sektoral. Ia membutuhkan keputusan politik yang berani, terukur, dan konsisten lintas pemerintahan.

Indonesia sesungguhnya memiliki semua modal: lahan luas, keragaman terroir, sejarah kopi panjang, dan jutaan petani. Yang belum kita miliki adalah kejelasan pilihan—apakah kopi benar-benar ingin dijadikan alat strategi ekonomi nasional, atau sekadar komoditas rutin.
Dalam kompetisi global, negara yang ragu akan tertinggal.?

Ethiopia telah melompat jauh ke depan.?

Indonesia harus segera memutuskan: menyusul dengan langkah besar, atau terus berjalan pelan di tempat.