Yenti Garnasih: KUHP Baru Telah Disahkan Presiden Jadi Undang-Undang

Padang (Minangsatu) - KUHP baru yang terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Hal itu  di sampaikan ketua MAHUPIKI Dr. Yenti Garnasih kepada awak media di Padang, Kamis (12/01).

Ia menyebut Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru itu menjadi sebuah Undang-Undang (UU).

"Ada 17 keunggulan, sekarang kita tidak lagi buku I, II, dan III tetapi hanya buku I dan buku II. Buku I adalah ketentuan umum, buku II adalah kejahatan," katanya.

Disampaikan, bahwa asas keseimbangan juga terdapat dalam KUHP baru itu dimana KUHP baru akan menonjolkan sisi keadilannya.

Peduli Dampak Covid-19, DPK-IKAPTK Sumatera Barat Bantu Para Da'i Kota Padang

minangsatu > Sosial Budaya

Sekdaprov Ingatkan Masyarakat Untuk Bersikap Ramah Melayani Tamu Yang Libur Lebaran Ke Sumbar

minangsatu > Sosial Budaya

“Hukum pidana itu adalah untuk perlindungan atau untuk melakukan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu. Selain itu, KUHP baru ini merupakan sebuah upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan juga mampu menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini," ucapnya.

KUHP yang baru diundangkan ini, akan menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda. KUHP baru ini sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia saat ini.(*)