Warga Pasbar Demo Menuntut Sekda Diturunkan Dari Jabatannya

PASAMAN BARAT (Minangsatu) - Ratusan masyarakat Pasbar mengatas namakan masyarakat Pasaman Barat Bersatu menuntut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menurunkan Sekretaris Daerah Pasbar beserta Kroni- kroninya, Senin (30/4/2018.

Kordinator Lapangan Masyarakat Pasaman Barat Bersatu, Khairul Amri saat membacakan pernyataan sikap mengatakan, dibutuhkan skill leadership serta wawasan yang mumpuni untuk menjabat sebagai Sekda demi kemajuan daerah Pasaman Barat.

"Namun fakta yang kita saksikan saat ini justru bertolak belakang baik secara yuridis maupun secara politis. Dimana sosok seorang Sekda secara terang-terangan melakukan penjegalan dan menggunting dalam lipatan bagi Bupati sebagai atasannya yang telah kami percayai memimpin Pasbar," ucapnya.

Ia juga menyampaikan dugaan pelanggaran yang telah di lakukan Sekda yakni merangkap jabatan sebagai Ketua Baznas Kabupaten Pasbar yang bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melanggar UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tindakan Nepotisme yang dilakukan Sekda, antara lain ; memfasilitasi anaknya menggunakan mobil dinas pemda untuk kepentingan pribadi dan mengganti plat merah menjadi hitam, melakukan tindak nepotisme dengan menempatkan adik kandungnya sebagai direktur perusda Pasbar.

Selain itu, masyarakat menduga sekda mengintervensi pelaksanaan berbagai proses lelang proyek, menyalahgunakan kekuasaan dengan mengangkat anaknya sebagai Tenaga Honor Daerah sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

"Untuk itu kami atas nama masyarakat Pasaman Barat Bersatu meminta kepada Bupati Pasbar untuk memecat Manus Handri. Karena turunnya Manus Handri 'Harga Mati' bagi kami," tukasnya. 

Masyarakat juga meminta Pemerintah Daerah untuk memberhentikan pejabat lain seperti Asisten II Pemkab Pasbar, Irwan Nasution, dan Asisten III, Afwan serta kepala Dinas Lingkungan Hidup, Edi Busti, Kepala Dinas Pendidikan Pasbar, Marwazi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Memi Zesmita, Kepala Dinas Kesehatan, Haryunidra, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rafaan.

"Kerena tindakan yang dilakukan Pejabat tersebut tidak bermoral, tidak menghargai pimpinan, bersikap kasar, menindas dan tidak menyantuni bawahan, tidak berbuat untuk kepentingan rakyat serta kemampuan manajerial skill yang lemah," sebutnya.

Sementara Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran berjanji akan menindaklanjuti segala tuntutan masyarakat sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan rentang waktu hingga akhir Ramadhan.

Massa membubarkan diri secara teratur setelah diminta utusannya untuk mediasi bersama Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran, wakil Bupati Pasbar, H. Yulianto, wakil ketua DPRD Pasbar Fetris Okta Rianda, Kepala Kesbangpol Edi Murdani, kepala satuan Pol PP  Pemadam Kebakaran dan  sejumlah anggota DPRD Pasbar.

(Af/Batuah)