Tuntut Uang Transportasi, Sejumlah Kader BKB Dan BKR Posyandu Remaja Unjuk Rasa Ke Kantor Wali Nagari Saruaso

Tuntut Uang Transportasi, Sejumlah Kader BKB dan BKR Posyandu Remaja Unjuk Rasa ke Kantor Wali Nagari Saruaso

Batusangkar (Minangsatu) - Sejumlah kader BKB, BKL, Lansia dan BKR Posyandu Remaja berorasi, di Kantor Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Tanahdatar, Selasa (2/1-2024) siang.

Mereka menuntut Wali Nagari Saruaso untuk membayarkan uang transportasi kader BKB, BKL, Lansia dan BKR Posyandu Remaja.

Jalan dialog ditempuh, namun tidak menemukan titik temu. Dialog sempat memanas, pasalnya wali nagari dianggap memakan uang transpor para kader.

Beberapa orang kader yang minta namanya tak disebut, kepada media ini mengatakan, uang transportasi dari kader kader tersebut tidak dibayarkan oleh Nagari Saruaso sejal awal tahun 2023, terhitung Januari hingga Desember.

"Uang transportasi kami tidak dibayarkan pihak nagari sejak Januari hingga Desember tahun 2023, kamu hanya menuntut hak kami," katanya.

Mereka menyebutkan besaran uang transportasi tersebut hanya sebesar 50 ribu rupiah/bulannya atau sebesar 600 ribu pertahun/orang.

"600 ribu setahun untuk setiap kader. Kami telah bekerja selama setahun, namun uang transportasi kami tidak dibayar pihak nagari," ucapnya.

Dikatakan, hal ini tidak pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya, tentu ini menimbulkan tanda tanya.

"Jika tidak dibayarkan kami tidak akan melaksanakan lagi tugas tugas kader di nagari," katanya.

Mereka juga meminta Bupati maupun instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Mohon pak Bupati untuk selesaikan hal ini, kami kader sangat butuh uang tersebut," katanya.

Wali Nagari Saruaso Agusrimayanto mengatakan, pokok dari permasalahan ini adalah tidak adanya mata anggaran untuk kegiatan para kader tersebut.

Disebutkan, dulunya anggaran untuk para kader tersebut bersumber dari pendapatan asli nagari (PAN). Sementara dana PAN tersebut tersedot untuk kegiatan satu iven satu nagari yang memakan anggaran hingga 200 juta, bantuan dari pemerintah daerah untuk iven tersebut hanya sebesar 50 juta rupiah.

Untuk saat ini pihak nagari hanya sanggup membayarkan uang transportasi para kader tersebut sebesar 100 ribu/orang.

"kami hanya bisa membayarkan 100 ribu/orang, karena keterbatasan keuangan nagari," katanya.

Wali Nagari minta pemerintah daerah untuk bisa mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan ini.

Disebutkan, kegiatan para kader tersebut sebenarnya adalah kegiatan Dinas Kesehatan, Pendidikan dan PMDPPKB."Ini sebenarnya tugas dari dinas, nagari yang mencarikan dananya, harusnya dinas ikut bertanggung jawab akan persoalan ini," katanya.

Ia menambahkan, untuk kegiatan para kader tersebut tidak bisa dianggarkan melalui dana desa, dana APBN maupun APBD.