Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025, Ketua DPRD Wirman Putra Apresiasi Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Fraksi

Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025, Ketua DPRD Wirman Putra Apresiasi Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Fraksi

Payakumbuh (Minangsatu) - Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, memberikan apresiasi atas penyampaian jawaban Wali Kota Zulmaeta terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, jawaban yang disampaikan cukup komprehensif dan mencerminkan adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi legislatif dan masyarakat.

“Kami menilai Wali Kota dan jajaran telah memberikan penjelasan yang cukup rinci terhadap setiap masukan dari fraksi-fraksi. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun Payakumbuh secara transparan dan responsif,” kata Wirman Putra di Gedung DPRD, Rabu (06/08/2025), usai rapat paripurna.

Wirman menyebutkan, berbagai persoalan strategis yang disorot fraksi seperti insentif guru PAUD, pengelolaan Pasar Padang Kaduduak, penataan tenaga non-ASN, peningkatan layanan RSUD Adnaan WD, hingga aspek keamanan dan infrastruktur publik, telah ditanggapi secara konstruktif oleh pihak eksekutif.

“Tentu masih ada beberapa hal yang perlu didalami lebih lanjut dalam rapat kerja bersama. Namun paling tidak, respons awal dari Wali Kota telah memberikan arah yang positif terhadap proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pelaksanaan program dan anggaran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Selain itu, ia mendorong agar seluruh OPD lebih aktif berkoordinasi, terutama dalam menyikapi masukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Kami berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga, sehingga apa yang dirancang dalam APBD dapat betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wirman juga mengajak seluruh anggota DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam menyusun anggaran yang berpihak pada masyarakat dan menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.