Sumbar Provinsi Informatif Tahun Lalu. Posisi Itu Bisa Berubah, Apabila...

Padang (Minangsatu) - Sumbar meraih predikat Provinsi Informatif, hasil penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2019. Tapi predikat itu tidak tetap, bisa bertahan, bisa turun.

Demikian disampaikan Ketua KI Pusat Gede Narayana saat memberi materi di Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sumbar, Kamis 18/3 di Convention Hall Sumbar Bukit Lampu Padang.

"Bertahan informatif atau turun menjadi menuju atau malah cukup informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi 2020, ini sangat tergantung kepada kapasitas dan kapabilitas PPID Utama Pemprov Sumbar," ujar Gede. 

Pasalnya sifat infomasi itu berubah cepat, dia butuh ugrading dan maintenance dalam mengelola informasi publik.

"Bagaimana bisa bertahan informatif kalau laporan informasi publik 2019 tidak disampaikan ke KI Pusat, terus website PPID nya tidak upgrade, kalau ini terjadi di Sumbar, ya 2020, provinsi informatifnya wassalam," ujar Gede Narayana.

Selain itu goodwil pejabat tertinggi badan publiknya dipertanyakan oleh Ketua KI Pusat. Kalau  2019 Sumbar provinsi informatif, lalu setelah itu pak gubernur tidak memberi perhatian pada PPID Utama, Gede Narayana menilai akan susah mempertahankan posisi sebagai provinsi informatif.

"Terus terang hadirnya pak Irwan Prayitno saat presentasi di KI Pusat termasuk backup Pak Irwan Prayitno terhadap pengawalan dan pengawasan keterbukaan informasi publik dan perhatiannya menurut aturan kepada Komisi Informasi Sumbar, itu fakta komitmen Pak Irwan Payitno, Pak Wagub Nasrul Abit dan Sekda sebagai atasan PPID Utama Pemprov Sumbar, Pak Alwis," ujar Gede. Pada Rakor ini, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska juga tampil memberikan materi tentang keterbukaan informasi publik kepada jajaran PPID se Sumbar.