HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- Senin, 10 Juni 2019
Respon Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Terhadap Kritik Mulyadi Pada Dunia Pers
Padang (Minangsatu) - Mantan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi positif terhadap kritik anggota DPR RI Ir H Mulyadi terkait kurangnya daya kritik pers.
Kepada Minangsatu, Gamawan Fauzi (GF) melihat bahwa komentar Mulyadi, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang viral itu harus dilihat secara positif. "Saya melihat secara positif saja. Tidak ada masalah dengan komentar itu," tutur GF saat ditanya munculnya beragam komentar terkait pernyataan Mulyadi yang melihat Pers Sumbar tidak berani mengkritik pemerintah, sebagaimana diberitakan sejumlah media pers.
Gamawan Fauzi yang tidak asing dengan dunia jurnalistik ini bahkan menegaskan bahwa pers perlu berbenah dan melakukan introspeksi. Pers tidak boleh merasa hebat sendiri.
"Pers sendiri, menurut saya memang harus berani pula introspeksi diri. Merasa hebat, berlebih, super, dan lain-lain, itu adalah tanda tanda kemunduran jangka panjang," ujarnya.
Karena itu, keinginan Mulyadi untuk ikut menumbuhkan pers yang sehat dan kuat juga didukung oleh GF. Mantan Gubernur Sumbar ini juga mengakui kiprah Mulyadi yang cukup dominan memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunsn Sumbar selama menjadi legislator di Senayan.
"Menurut mantan Menteri PU, Joko Kirmanto kepada saya, Mulyadi memang nyinyir memperjuangkan proyek untuk Sumbar," tukuk GF.
Editor : T E
Tag :Gamawan Fauzi #Mulyadi #DPR RI
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI TEGASKAN POKIR YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN PROVINSI, TIDAK AKAN BISA DIJALANKAN
-
GUBERNUR MAHYELDI UNDANG DUBES PALESTINA HADIR DALAM PUNCAK PERINGATAN HARI JADI SUMBAR KE-81
-
GUBERNUR SUMBAR: KESEPAKATAN KUA-PPAS 2026 DAN 2027 JADI LANDASAN PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
-
SUMBAR MEMILIKI BANYAK TOKOH NASIONAL, MENURUT MAHYELDI : PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MEREKA TAK TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
-
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI, MAHYELDI: MASUKAN DPRD JADI EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA