Reses I Tahun 2023 DPRD Padang, Pimpinan Dewan Tampung Aspirasi Warga

Padang (Minangsatu) - Jajaran pimpinan DPRD Kota Padang turun ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan reses masa sidang I tahun 2023, mulai 16-21 Januari 2023 kemarin.

Mereka menjemput aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan program-program unggulan Pemko Padang serta apa yang telah mereka perbuat untuk daerah pemilihannya.

Ketua DPRD Syafrial Kani

Ketua DPRD Syafrial Kani melakukan reses masa sidang 1 tahun 2023, di Masjid Nur Aqsa, Kampung Koto Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Sabtu ( 21/1).

Tingginya kasus narkotika menjadi perhatian khusus bagi ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Dt. Rajo Jambi. Pasalnya, separuh Kota Padang kini sudah masuk zona merah kasus narkotika.

“Hal ini  menjadi perhatian serius oleh Pemerintah  Kota Padang, karena banyak yang menjadi korban gara-gara narkotika,”  kata Syafrial Kani,  saat

Selain itu, Ketua DPRD Kota Padang, juga menyoroti tingginya kasus asusila yang mana menjadi korbannya anak-anak dan perempuan. "Selain narkoba saat ini masalah yang sangat serius juga, tingginya kasus asusila terhadap anak dan perempuan karena terus terjadi, harus ada jalan keluarnya,” imbuhnya.

Syafrial Kani menghimbau kepada masyarakat, agar kembali menyemarakkan masjid. Selain untuk beribadah, masjid juga untuk musyawarah, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

“Ke masjid tidak sekedar beribadah, namun juga untuk kegiatan lainnya, seperti musyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini terjadi,” ujar Datuk Rajo Jambi ini.

Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen

Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen menggelar reses di Aula Kantor Camat Padang Utara Lolong Belanti Padang, Sabtu (21/1). Reses tersebut dihadiri oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Kecamatan Padang Utara

Arnedi Yarmen memaparkan, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya. ”Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrenbang tingkat kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten,” paparnya.

Dia menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta Pemerintah kota Padang untuk diprioritaskan. ”Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga,” ujar politisi Partai PKS ini.

Arnedi Yarmen juga menyampaikan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sekarang Indonesia sudah memasuki masa endemi Covid-19.

“Perjuangan kami untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah luntur. Jadi saya berharap masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Amril Amin

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengadakan reses di Koto Kaciak, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (21/1).

Dalam kesempatan itu Amril Amin, mengatakan, selama dua periode di legislatif, dirinya sudah memberikan pokok pikiran seperti pembangunan fisik maupun non fisik kepada masyarakat dan sudah dirasakan manfaatnya.

“Pada tahun 2023 jaringan baru Air PDAM sudah bisa masuk di Kelurahan Mata Air. Mudah-mudahan masyarakat bisa berbahagia, kami harapkan mari kita bersyukur sudah mendapatkan air bersih pada tahun ini," katanya.

Selain, jelasnya pihaknya juga mengajukan program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mungkin tentang air. "Tentang MBR atau dengan tidak MBR kita serahkan ke PDAM disini pada reses kita hadirkan pihak dari PDAM," katanya.

Wakil Ketua DPRD Ilham Maulana

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana gelar reses di kediamannya Kelurahan Seberang Padang, Rabu (18/1). Ratusan masyarakat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Fraksi Demokrat ini.

Dalam kesempatan tersebut Ilham Maulana mengatakan untuk Kelurahan Seberang Padang dana pokir yang disalurkan melalui salah satunya pengadaan penerangan jalan umum sebanyak 54 unit.

“Kemudian ada 100 lebih masyarakat mengusulkan bansos untuk modal usaha dan bansos untuk bantuan pendidikan,” tuturnya.

Dalam penyaluran bantuan melalui dana pokir tersebut dengan skema bansos masyarakat pengusul atau yang akan menerima harus tercatat dalam data DTKS Dinas Sosial.

Dalam kesempatan tersebut kader demokrat ini juga meminta kepada masyarakat agar jangan dobel dalam mengusulkan nama dalam bansos maupun hibah untuk modal usaha karena akan berimbas pada pembatalan pengusulan nama penerima nantinya. (*)