Polemik PPDB, Maigus Nasir Usulkan Pemisahan Zonasi Berdasarkan KK Dan SKD

Padang (Minangsatu) - Berbagai polemik terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat sejumlah orang tua/wali murid melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (13/7).

Pasalnya, mereka menemukan adanya indikasi penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu dalam pendaftaran PPDB tingkat SMA dan SMK Sumbar melalui sistem zonasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V Maigus Nasir mengusulkan adanya pemisahan zonasi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan SKD.

"Dinas pendidikan harus memisahkan dulu mana yang diterima sesuai KK-nya, jangan dicampurkan. Kemudian, kita verifikasi kembali bagi yang memakai surat keterangan domisili karena saya mendengar ada indikasi penyalahgunaan," tuturnya.

Ia pun meminta jika benar ada pelaku penyalahgunaan, sedemikian rupa dapat ditindak lanjut. "Karena ini sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat yang menuntut keadilan. Mereka anaknya tidak dapat, tidak masalah bagi mereka sepanjang memang aturan itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh menteri pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri berusaha menjelaskan cakupan wewenang Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi status kependudukan seseorang. Menurutnya, setiap dokumen yang sudah diberi stempel atau cap dari pihak terkait berarti legal.

Lebih lanjut ia menyarankan siswa yang belum diterima agar mendaftar secara langsung pada jadwal berikutnya. "Masih ada peluang, silakan nanti mendaftar langsung ke sekolah yang dituju jika sudah ada izin dari kementrian. Nanti sederhana saja, dilihat dari nilainya dan diperingkat dari yang tinggi hingga rendah. Siswa akan dipilih sesuai daya tampung yang ada," pungkasnya.