HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- Jumat, 21 Agustus 2020
Pilkada Sumbar; Golkar Usung Fakhrizal-Genius, Nasdem & PKB Menyusul?
Padang (Minangsatu) - Setelah tersendat di jalur independen, pasangan calon (Paslon) Fakhrizal-Genius Umar membuka peluang untuk ikut bertarung di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar), menyusul telah dikantonginya Surat Keputusan (SK) DPP Golkar nomor SKEP-225/DPP/GOLKAR/VII/2020 perihal penetapan mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal diusung partai berlambang beringin itu.
Tentang kepastian dukungan Golkar buat Fakhrizal-Genius Umar, Sekretaris Golkar Sumbar Drs H Desra Ediwan Anantanur, MM membenarkan informasi itu.
"Benar. Golkar mengusung Fakhrizal-Genius untuk Pilkada Sumbar. Itu sudah final," ujar Desra Ediwan kepada Minangsatu, Jumat (21/8) malam.
Setelah mengantongi SK Golkar, Fakhrizal mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya mendapatkan kepercayaan dari beberapa partai lain. Saat ditanya apakah partai Nasdem juga akan mengusung Fakhrizal-Genius Umar, "Kita sedang menunggu," ujar Fakhrizal kepada Minangsatu, Jumat (21/8) malam.
Agaknya, paslon Fakhrizal-Genius Umar ini memanfaatkan koalisi Poros Baru--yang dibentuk beberapa waktu lalu di Sumbar--untuk mengusung mereka pada Pilkada Sumbar. Seperti diketahui, Poros Baru itu merupakan koalisi Golkar, Nasdem dan PKB.
Editor : sc.astra
Tag :#PilkadaSumbar #Fakhrizal-Genius #Golkar #DesraEdiwan
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI TEGASKAN POKIR YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN PROVINSI, TIDAK AKAN BISA DIJALANKAN
-
GUBERNUR MAHYELDI UNDANG DUBES PALESTINA HADIR DALAM PUNCAK PERINGATAN HARI JADI SUMBAR KE-81
-
GUBERNUR SUMBAR: KESEPAKATAN KUA-PPAS 2026 DAN 2027 JADI LANDASAN PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
-
SUMBAR MEMILIKI BANYAK TOKOH NASIONAL, MENURUT MAHYELDI : PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MEREKA TAK TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
-
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI, MAHYELDI: MASUKAN DPRD JADI EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA