Pemko Payakumbuh Gelar FGD Dan Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025-2029

Payakumbuh (Minangsatu) - Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Aula Ngalau Balai Kota Payakumbuh, Senin (17/3/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda menjelaskan bahwa RPJMD ini merupakan dokumen strategis yang disusun untuk menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan.

"Perencanaan ini tentunya akan menyentuh berbagai aspek, serta membawa perubahan positif bagi kemajuan Payakumbuh dalam jangka panjang," ujar Rida.

Ia menyebut, pada APBD tahun 2025 ini, sebagai tahun pertama periode RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2030 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

"Selain itu, tentu juga demi terpenuhinya janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan visi tersedianya Payakumbuh maju yang bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan kualitas pendidikan, sentra UMKM yang kompetitif," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Rida juga menegaskan komitmen Pemko untuk menjadikan Payakumbuh menjadi kota yang maju, sehat, dan sejahtera.

"Maju dalam hal penyediaan infrastruktur publik, bersih dimulai dari proses penyediaan sampai pemeliharaan infrastruktur, sehat dalam pelayanan kesehatan yang paripurna, termasuk kelengkapan sarana dan pelayanan pada sarana kesehatan," bebernya.

Sehingga dengan kondisi tersebut semua masyarakat dapat beraktifitas dengan nyaman dan mendapatkan seluruh pelayanan dasar. 

"Harapannya, program yang nantinya dicetuskan benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Payakumbuh," tutupnya seraya membuka secara resmi acara tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, pimpinan Perguruan Tinggi, Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Lurah, Kepala Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan BUMS, LKAAM, Bundo Kanduang, Ketua TP PKK dan Organisasi Perempuan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat lainnya.