NU Adakan Halaqah Fiqih Peradaban Di Kabupaten Pasaman

Pasaman (Minangsatu) - Nahdlalul Ulama (NU) menyelenggarakan Halaqah Fiqih  Peradaban  bertemakan Fiqih Siyasah dan Negara Bangsa bagi Warga Nahdliyyin di Ranah Minang, pada Minggu (30/10/2022) di Pondok Pesantren Darul Ulum Yapa Kombang Baru Tapus, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. 

Tampil sebagai narasumber A’wan (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. Asasriwarni, MH (Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang), dan KH Imaduddin Ustman al-Bantani (Pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU). Bertindak sebagai moderator Wakil Ketua PWNU Sumatera Barat Armaidi Tanjung. Turut Hadir Rais Syuriah PCNU Pasaman Ahmad Nawawi dan Ketua PCNU Kabupaten Pasaman Asrial Arfandi Hasan, S.STP. Halaqah dihadiri lebih dari 100 peserta dari pengurus PCNU, MWCNU, Ranting NU dan Badan Otonom NU. 

Menurut Prof. Asasriwarni, Islam tidak menjelaskan secara tegas sistem pemerintahan yang khas Islam. Buktinya, ketika di zaman Nabi Muhammad Saw, pemerintahan yang dipraktikkan adalah sistem teokrasi. Hal itu berbeda dari praktik di zaman sahabat yang cenderung teodemokrasi, dan di zaman Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Turki Usmani diterapkan sistem Monarki. 

“Mengutip dari Surah An-Nisaa ayat 59, An-Nisa ayat 58, dan As Syuro ayat 38, pemerintah yang disebut islami adalah apabila dalam pemerintahan itu dijalankan tiga hal, yakni taat kepada ajaran agama, amanah, dan syuro. Di Indonesia ketiga hal itu sudah dijalankan. Artinya Indonesia sudah menjalankan pemerintahan yang islami," katanya.

Dalam kesempatan berikutnya, Kiai Imadduddin Ustman menyebutkan bahwa NU hadir sebagai lembaga keagamaan yang menjaga tradisi-tradisi ulama terdahulu yang bermazhab Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi. Para ulama itu juga bertasawuf sebagaimana diajarkan al Junaid al-Baghdadi dan Imam al- Ghazali. 

"Para ulama itu menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian. Bagaimana menjaga kedamaian? Jelas tidak melalui peperangan. Termasuk penyebaran Islam di Nusantara,  dilakukan dengan penuh kedamaian,” kata Imaduddin pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Tangerang, Banten tersebut. 

Dikatakan Imaddudin, Islam yang diajarkan ulama terdahulu yang dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama selalu mengajarkan Islam dengan akhlakul karimah, santun, juga dengan akulturasi budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, persentuhan dan integrasi budaya tradisi setempat dengan Islam di Nusantara hingga kini masih berlangsung.

Di Sumatera Barat, di Minangkabau misalnya, integrasi adat dengan Islam telah berlangsung  secara dialektik dan dinamis sehingga melahirkan persumpahan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Konstruksi sumpah sakti itu sudah diakomodasi ke dalam sistem hukum positif, yakni UU no. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk praktik integrasi itu adalah dalam sistem perkawinan yang memadukan antara perkawinan menurut adat matrilineal (kawin ninik mamak) dengan perkawinan secara Islami (yakni penerapan hukum Islam dalam ketentuan mahar dari laki-laki dan wali nikah yang diperankan oleh ayah atau kerabat sesuai nasab bapak. 

Imadduddin menambahkan, karena Islam diturunkan di Arab Saudi, maka budaya Arab banyak mewarnai praktik Islam. Sekiranya Islam diturunkan di Nusantara, maka budaya Nusantara juga akan dominan. 

“Karena itu, tidak semua budaya Arab yang harus dibawa dan dijalankan umat Islam di Nusantara. Contohnya, budaya Arab berpakaian jubbah. Nabi saat menerima dan menyebarkan Islam berjubah. Tapi bukan berarti kita di Indonesia harus berjubah pula. Budaya di Indonesia bersarung dan berkopiah, maka cara beragama Islam boleh pula bersarung dan berkopiah,” kata Imaduddin mengakhiri.(*)