Musrenbang Tingkat Kecamatan Di Kota Payakumbuh Dibuka

Payakumbuh (Minangsatu) - Di mulai dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kota Payakumbuh resmi dibuka Wali Kota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Wali Kota Herlina, Selasa (8/2) di Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat. 

"Musrenbang merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Ini semua agar pembangunan 2023 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena direncanakan secara bersama berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari," kata Herlina di depan Camat Payakumbuh Barat, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Instansi Vertikal, Forkopimcam Kecamatan Payakumbuh Barat, Lurah se-Kecamatan Payakumbuh Barat, Ketua KAN Koto Nan Ampek, Ketua LPM dan TP-PKK se-Kecamatan Payakumbuh Barat serta tokoh masyarakat dan tamu undangan.

Ia mengatakan, bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan juga sangat diperlukan agar tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta kepedulian masyarakat untuk pemeliharaan sarana dan prasarana agar dapat berfungsi dan bermanfaat untuk jangka waktu yang lama.

"Dengan banyaknya keterbatasan kita, kami mengajak kita semua untuk memanfaatkan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada, agar nantinya pemerintah lebih fokus membangun fasilitas baru, dan tidak lagi memperbaiki fasilitas yang sudah ada," katanya. 

Sementara itu Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri mengatakan, pada musrenbang di tingkat kecamatan ini sarana infrastruktur tetap menjadi primadona untuk rencana pembangunan di tahun 2023 mendatang.

"Karena banyaknya usulan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru dari setiap kelurahan saat pra Musrenbang ditingkat Kecamatan kemaren, maka kita ambil saja tiga usulan terbaik dari setiap kelurahan," sebutnya. 

Ia mengatakan, usualan dari pra Musrenbang di Kecamatan Payakumbuh Barat yang diambil dan disetujui yakni sebanyak 51 pembangunan fisik dan 14 usulan pembangunan non fisik.*