Meski Upacara HBN Khidmat, Anggota DPRD Limapuluh Kota Kecewa Dengan Gubernur Sumbar

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-76 yang diselenggarakan di Lapangan Sepakbola Pua, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kamis (19/12/2024) berlangsung khidmat. 

Tampil sebagai inspektur upacara Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin dan diikuti Forkopimda, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan sejumlah kepala instansi vertikal maupun BUMN dan BUMD di Limapuluh, masyarakat, serta pelajar. 

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Safaruddin menyebut, bahwa peringatan HBN Ke-76 tahun 2024 mengangkat tema ‘Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju’ menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa.

“Pesan penting dari tema ini, bela negara tidak hanya diwujudkan melalui upaya pertahanan militer, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya,” ujarnya. 

"Hari Bela Negara adalah momentum untuk mengenang perjuangan bangsa. Peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 menjadi tonggak sejarah yang penuh semangat bela negara. Pahlawan kita berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia, meskipun Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan pejabat lainnya sempat ditangkap oleh Belanda," tambahnya. 

Di tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, sambungnya, Presiden Soekarno menginstruksikan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Langkah ini menjadi bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam menjaga kemerdekaan.

Bupati Safaruddin juga mengingatkan agar Lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara, harus tertanam dalam diri setiap warga negara. Selain itu, berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik antarnegara, perang siber, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan yang tepat, salah satunya melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

“Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita. Dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa," tutupnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Dodi Arestu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah yang juga menggelar Upacara Hari Bela Negara (HBN)  ke-76 tahun 2024 di Halaman Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang. 

Kekecewaan itu diutarakan putra daerah Koto Tinggi sekaligus Anggota DPRD Limapuluh Kota ini usai mengikuti upacara HBN 2024 di Lapangan Sepakbola Pua Data. 

"Saya sangat kecewa dengan Bapak Gubernur kita Buya Mahyeldi. Kenapa dia mengadakan upacara Hari Bela Negara di Padang. Kapan di Padang ada PDRI. Sementara dia tau PDRI itu ada di Koto Tinggi, Limapuluh Kota. Karena pemimpin-pemimpin yang besar itu mengerti dengan sejarah," ujarnya dengan nada penuh kecewa. 

Ia berharap upacara HBN kedepannya dipusatkan di Koto Tinggi, sebab Koto Tinggi merupakan salah satu basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu, ia juga berharap jalan menuju Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi di baik dari Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Pasaman segera dibangun. 

"Harapan kita dipusatkan di Koto Tinggi dan harus dibangun jalan menuju Monas PDRI ini dengan baik. Agar akses jalan lebih mudah dan bisa dijangkau dengan baik oleh masyarakat dan wisatawan," katanya. 

"Dan besar harapan kami, Koto Tinggi ini menjadi Kota Satelit dan segita emas, Sebab dari Kota Payakumbuh hanya berjarak 45 km, dari Kota Bukittinggi 42 km dan dari Bonjol, Pasaman hanya berjarak 13 km. Jadi kenapa jalan ini tidak kunjung dibangun juga," ungkapnya. 

Ia juga berharap kepada Pemkab Limapuluh Kota agar lebih memperhatikan lagi terhadap pembangunan sarana dan prasarana ke Koto Tinggi. Padahal, saat PDRI Yogyakarta diumumkan lewat radio dari Koto Tinggi bisa meniadi daerah istimewah. Sedangka Koto Tinggi masih berjuang sampai sekarang. 

"Artinya, harus lebih diperhatikan lagi. Dan harapan kami masyarakat Limapuluh Kota betul-betul mengenal PDRI sebab tanpa Koto Tinggi tidak akan ada NKRI," pungkasnya.