Pemkab Lima Puluh Kota Siap Kerjakan 6 Tuntutan Yang Diberikan Mahasiswa

Pemkab Lima Puluh Kota Siap Kerjakan 6 Tuntutan Yang Diberikan Mahasiswa

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Ratusan mahasiswa Politinik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) menyorot berbagai ketimpangan fasilitas infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (7/5/2026).

Dalam orasinya, para maahsiswa menyampaikan ironi pasca 80 tahun Republik Indonesia merdeka. Sebab, masih ada akses jalan menuju sekolah yang penuh dengan lumpur dan sulit diakses siswa dan guru, masih ada sekolah di pelosok Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum ada listrik dan jaringan internet.

"Kemana pemerintah daerah selama ini. Jalan berlumpur menuju sekolah di pedesaan, apakah pemda akan membiarkan pendidikan dipedesaan tertinggal," ungkap Presiden Mahasiswa PPNP, Arif Alhakim dalam orasi aksi demo di hadapan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Abdrito Resha.

Mahasiswa menuntut ada perubahan kedepannya, karena selama ini menurut mereka pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah ini jalan ditempat. Perubahan yang mereka harapkan terutama didaerah pelosok seperti Jorong Nenenan, Nagari Maek, Gunuang Omeh, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, serta banyak daerah lain yang jauh dari ibu kota kabupaten yang seakan terbiarkan saja tanpa perhatian selama bertahun-tahun.

Mahasiswa juga mempertanyakan kenapa hanya wakil Bupati yang nampak, kemana Bupati Lima Puluh Kota. Karena, beberapa kali mahasiswa melakukan aksi damai tidak pernah tampak hadir, apakah bupati tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa. Sebab, selama ini hanya kepala OPD saja yang tampak hadir.

"Kami ingin dengar dari Wakil Bupati, dimana Bupati Lima Puluh Kota ?," ungkap mahasiswa.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, secara tegas menjawab aspirasi mahasiswa di depan kantor Bupati Lima Puluh Kota, di Bukik Limau, Sarilamak, Harau. Ia menyebut mulai saat ini jika tidak ada perubahan maka silahkan gulingkan pemerintahan ini.

"Persoalan internet itulah yang sedang diperjuangkan Bupati kita di Jakarta. Guru honorer diperjuangkan jadi PPPK. Jalan Maek, Galugua, kita perjuangkan sampai ke tingkat peovinsi dan mana yang menjadi jalan kabupaten sudah kita anggarkan, kalau tidak ada perubahan silahkan bertanya dan gulingkan pemerintahan ini," tegas Wabub, Rito.

Dia menyebut, kondisi viral di media sosial terkait ada ujian TKA anak-anak sekolah disalah satu Bukit tidak jauh dari sekolah itu bukan karena tidak ada internet tetapi saat itu terjadi peristiwa listrik pudur.

"Sehingga guru-guru kita hebat-hebat punya inisiatif untuk mencari jalan lain agar anak anak bisa ujian," ungkap Rito.

Aksi damai yang berlangsung beberapa jam itu berakhir dengan enam poin tuntutan mahasiswa kepada Bupati Lima Puluh Kota, sebab masih banyak ketimpangan dan ketidak adilan terkait akses pendidikan di Lima Puluh Kota. Mahasiswa juga tidak ingin mereka hanya diberi janji-janji manis politik terhadap tuntutan mereka tersebut.

Dalam aksi damai yang digelar dalam rangka momentum Hari Pendidikan tersebut, ratusan mahasiswa menyampaikan sebanyak enam poin tuntutan kepada pemda Lima Puluh Kota, yakni :

1. Mendesak Pemda Lima Puluh Kota segera melakukan pendataan akses jalan rusak menuju sekolah-sekolah dan wajib melakukan perbaikan atau pembangunan dalam jangka waktu 6 bulan.

2. Mendesak evaluasi dan melakukan pengecekan kualitas internet, meja, kursi dan infeastruktur, dan internet sekolah serta lainnya diwilayah pelosok daerah dan pemda diminta segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

3. Mendesak pemda segera melakukan pemerataan distribusi listrik ke sekolah-sekolah terhitung 6 bulan sejak tuntutan di tandatangani.

4. Mendesek pemda segera meningkatkan kesejahteraan guru, terlebig guru yang masih berstatus honorer.

5. Mendesak pemda memantau langsung infratsruktru penunjang kegiatan proses belajar mengajar (PBM) secara langsung ke sekolah-sekolah.

6. Mendesak pemda memberikan perhatian khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada di pelosok daerah.