Menyusul Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2019, Wali Kota Bukittingi Sampai Rancangan KUA-PPAS APBD 2021

Bukittinggi (Minangsatu) -  Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittingi tahun 2019, akhirnya disetujui DPRD setempat.  Persetujuan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD kota Bukittingi, Kamis (06/08.

Menyusul persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2019 itu, dihadapan rapat paripurna DPRD Bukittingi, Walikota Ramlan Nurmatias sekaligus menyampaikan KUA-PPAS APBD 2021.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Herman Sofyan, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Sekda, Assisten, beberapa Kepala SKPD serta seluruh Camat, Lurah melalui daring dan tetap mematuhui protokol  covid-19.

Terkait hasil pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD 2019, Asril ,Juru bicara DPRD Bukittinggi menyampaikan, pendapatan dianggarkan Rp 749 milyar lebih dengan realisasi Rp 734 milyar lebih atau capaian 98%.

PAD dianggarkan Rp 117 milyar lebih dengan realisasi Rp 111 milyar lebih atau capaian 95,54%. Dana perimbangan dianggarkan Rp 562 milyar lebih dengan realisasi Rp 552 milyar lebih atau capaian 98,07%. Lain lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp 68 milyar lebih setelah dengan realisasi Rp 70 milyar lebih atau capaian 101,67%.

Sememtara itu belanja dianggarkan Rp 891 milyar lebih dengan realisasi Rp 717 milyar lebih atau serapan 80,46%. Belanja tidak langsung dianggarkan Rp 324 milyar lebih dengan realisasi Rp 306 milyar lebih atau serapan 94,47%. Belanja langsung dianggarkan Rp 566 milyar lebih dengan realisasi Rp 410 milyar lebih atau serapan 72,43%.

"Kami menilai, pemerintah daerah masih belum mandiri dan masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Kinerja pemerintah juga belum optimal karena realisasi pendapatan daerah masih belum maksimal. Untuk itu,  diharapkan dapat diperbaiki untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran kedepannya," kata Asril.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan, hasil pembahasan oleh Banggar, seluruh fraksi di DPRD menyetujui Pertanggungjawaban APBD 2019 tersebut. Setiap fraksi juga menyampaikan pemandangan akhir terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD 2019.
Sementara itu, Wali Kota  Ramlan Nurmatias, mengapresiasi kerja keras Banggar dan TAPD yang telah melakukan pembahasan terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD 2019. Wako juga apresiasi dan menerima saran dari seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan itu, Wako juga menghantarkan KUA-PPAS APBD 2021. Ramlan Nurmatias, menyampaikan, dalam KUA PPAS tahun 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 589 milyar lebih, turun dari pendapatan daerah tahun 2020 setelah direfocusing sebesar Rp 69 milyar lebih.

"PAD ditarget sebesar Rp 128 milyar lebih, meningkat dari PAD refocusing sebesar Rp 66 milyar lebih. Pajak daerah sebesar Rp 38 milyar lebih, retribusi daerah Rp 70 milyar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 5 milyar lebih dan lain lain PAD yang sah Rp 13 milyar lebih," jelas Ramlan.

Untuk rencana belanja Kota Bukittinggi tahun 2021, ditetapkan sebesar Rp 870 milyar lebih. Rencana belanja Bukittinggi 2021, diantaranya, belanja administrasi keuangan berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 295 milyar lebih. Belanja administrasi umum Rp 58 milyar lebih, belanja program pembangunan Rp 256 milyar lebih, belanja kegiatan dari telaah pokir DPRD Rp 25 milyar lebih, belanja kegiatan usulan musrenbang Rp 25 milyar lebih, belanja penyelenggaraan urusan daerah Rp 199 milyar lebih dan belanja tidak terduga Rp 10 milyar lebih.(anasrul)