Koto Ranah Dharmasraya Familiar Dengan Media Cetak Dan Website

DHARMASRAYA (Minangsatu) - Tim penilaian transparansi dana desa tingkat  Provinsi Sumatera Barat hadir di Nagari  Koto Ranah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Kamis (07/12).

Kegiatan dalam rangka penilaian Nagari dipimpin oleh Marzuki Zein itu, dipimpin oleh H Syafrizal, merupakan Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat, didampingi Ketua PWI Sumbar H.Heranof Firdaus, serta pengurus PWI lainnya H.Jayusdi Effendy, Gusfen Khairul, Zulnadi dan Basril Taher. 

Kedatangan para petinggi dari Provinsi tersebut disambut langsung oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama masyarakat setempat.

Ketua Tim penilai Nagari, Syafrizal dihadapan para masyarakat yang hadir menyebutkan bahwa kriteria penilaian, pertama sekali pihak Wali Nagari harus mampu meyakinkan tim penilai terhadap transparansi pengelolaan dana desa, didampingi itu, perlunya ketersediaan dokumentasi serta data yang jelas, sekaligus menjelaskan apa kegunaan dan manfaat dana desa tersebut oleh masyarakat.   

Selama Tim penilai berada di Nagari,  dimanfaatkan  untuk menyampaikan atau ekspose dengan baik dan jelas. Di samping itu, memberikan dokumen terkait dana desa yang akan dinilai nantinya.

Selanjutnya, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menjelaskan bahwa Nagari berada diwilayah Kabupaten Dharmasraya, telah mendapatkan bagian terbesar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, Walinagari dan Bamus juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Raja Muda Koto Besar itu, sangat berharap kepada Tim penilaian transparansi dana desa, mampu memotivasi masyarakat untuk selalu bergandengan tangan dalam membangun Nagari. Selain itu, kedepan kita juga berharap Nagari Koto Ranah dapat menjadi contoh bagi walinagari atau Nagari disegi penggunaan dana desa secara transparansi.

Dalam ekspos disampaikan oleh Walinagari Koto Ranah Marzuki Zain, mengatakan dirinya sebagai pimpinan pemerintahan terujung telah membuat komitmen, bahwasanya dalam ketransparansi dana desa, wali nagari tidak sungkan untuk menyurati pihak Kejaksaan dan Inspektorat agar pelaksanaan dana desa diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan dalam setiap kesempatan, Walinagari selalu menyampaikan kepada masyarakat agar ikut andil secara bersama mengawal pelaksanaan kegiatan dana desa.

Bukan sampai di situ, Nagari Koto Ranah juga selalu memanfaatkan media cetak maupun Web, untuk melakukan ekspos kegunaan dana desa.

Disaat terakhir Marzuki Zein dengan lantang mengatakan, "Saya tidak akan menjadi walinagari kalau untuk mencari kekayaan," pungkasnya.

[ Syaiful Anif ]