Komisi A DPRD Kota Payakumbuh Kunjungi Batas Wilayah

Payakumbuh (Minangsatu) - Awal tahun 2023 setiap Komisi DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan agenda turun lapangan (Turlap), pada Kamis (5/1/2022) giliran Komisi A DPRD yang turun lapangan ke beberapa titik perbatasan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Didampingi Koordinator Komisi A sekaligus Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, rombongan dipimpin Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto bersama Wakil Ketua Aprizal. M, serta anggota Nasrul, Maharnis Zul, Alhudri Dt. Rangkayo Mulie, dan Zainir.

Turut hadir Kabag Pemerintahan Aplimadanar, Camat Payakumbuh Utara Joni Parlin, Lurah Ompang Tanah Sirah Majri, perwakilan Dinas PUPR, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan stakeholder lainnya meninjau di Tanjuang Anau-Tanjuang Pati dan Kaluek-Andaleh.

Dalam kegiatan turun lapangan itu, Komisi A menerima penjelasan dari Pemko Payakumbuh kalau Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan Permendagri terkait batas wilayah antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Bahkan dari Pemko telah menyurati terkait minta dipercepat. 

"Setelah permendagri ini keluar, ini menjadi dasar hukum kita untuk merevisi Perda RTRW, kita harus dapat menjamin pula status tanah yang berada di perbatasan wilayah kota dan kabupaten," ujarnya.

Joko menambahkan, beberapa waktu lalu, pihak Kemendagri sudah turun ke lapangan melihat titik-titik yang sudah disepakati bersama pihak-pihak terkait, saat itu disepakatilah kalau keputusan diserahkan sepenuhnya kepada mendagri.

MGMP PJOK Payakumbuh Dan Padang Komit Implementasikan Kurikulum Merdeka

minangsatu > Sosial Budaya

Pemko Payakumbuh Launcing Program Pemeriksaan Kesehatan Tiga Bulan Pra-Nikah

minangsatu > Sosial Budaya

Sementara itu, Anggota Komisi A Maharnis Zul menyebut aksi dewan saat ini lebih ke "kok takolok manjagoan, kok lupo mangonaan". Pihaknya mendorong Pemko agar agresif, jangan bermenung saja, karena batas wilayah ini fundamental bagi pemerintah daerah.

Dari sisi Koordinator Komisi A, Armen Faindal menyebut dari draft yang ada, nantinya keputusan mendagri memang sedikit berat untuk diterima sebagian pihak.

"Tapi bagaimanapun kita harus patuh kepada aturan, kalau itu keputusannya, maka kita harus ikuti. Proses ini telah melalui waktu panjang," ungkapnya.(*)