Ketua Aswana Dharma Tegaskan Wali Nagari Agar Selalu Berkoordinasi

DHARMASRAYA (Minangsatu) - Ketua Asosiasi Wali Nagari (Aswana) Kabupaten Dharmasraya H Rasul Hamidi Dt Saridano, didampingi Bendaharawan Hendrianto, himbau seluruh wali nagari agar lebih arif dan bijak dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nag) diwilayah kerjanya. Apalagi dalam kontek kekinian, Wali Nagari termasuk pengelola keuangan.

Tentunya hal ini menjadi tantangan dalam melaksanakan kebijakan. Apabila salah dalam menempatkan kebijakan, tentunya akan menjadi batu penarung bagi diri, baik atas pertanggung jawaban kepada masyarakat maupun dihadapan pihak hukum., terangnya saat digelarnya pertemuan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kecamatan Sitiung Senin (24/7).

Menurutnya, setiap pertemuan diadakan oleh Aswana Dharma hendaknya dapat dihadiri, agar menjadikan agenda prioritas. Karena disini pula kita bisa mendapatkan informasi, sekaligus dapat melakukan koordinasi dalam menentukan kebijakan diwilayah nagari masing-masing.   

Terpenting saat berkumpul bersama, antara kita dapat bertukar pendapat, sekaligus menyampaikan program prioritas dilaksanakan dinagari masing-masing. Kita tidak ingin kedepannya, terdapat nagari diwilayah Kabupaten Dharmasraya tertinggal dalam pembangunan, sementara fasilitas telah tersedia.

Agar terwujudnya kekompakan, dan kebersamaan dalam memajukan wilayah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan visi misi daerah  maju dan berbudaya, maka dari itu kedepan pertemuan Aswana Dharma, akan dilaksanakan secara bergilir di setiap nagari. Supaya dapat melihat secara langsung, perkembangan pembangunan diseluruh nagari.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya diwakili Asisten bidang pemerintahan Drs Irsyad. MM, mengatakan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak lepas dari koordinasi lintas struktural. Sebagaimana adanya saat ini, setiap Kenagarian telah mendapatkan pengalokasian dana melalui APBNag, dengan jumlah senilai Rp1,8 milyar, hingga Rp2,8 milyar.

Maka dari itu, wali nagari harus intent melakukan koordinasi dengan dinas terkait atas penggunaan anggaran. Karena pengelola anggaran harus paham terhadap arah kebijakan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, diakhir tahun Wali nagari harus mempersiapkan data lengkap atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBNag. Hal ini tentunya dalam rangka memasang badan ketika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan secara langsung kesetiap nagari.

Sebagai pemerintahan terdepan, nagari memiliki peran penting dalam memajukan daerah terutama dibidang pembangunan. Maka dari itu, pembangunan dibidang infrastruktur harus bermuara kepada skala prioritas, agar masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari pembangunan itu, pungkas pamong senior itu.

[ Syaiful Anif ]