Kebijakan Umum APBD 2021 Bukittinggi Prioritaskan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19

Bukittinggi (Minangsatu)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menyetujui Ranperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda. Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan.

Penetapan persetujuan itu diambil dalam  rapat paripurna yang berlangsung senini malam (30/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Herman Syofyan didampingi para Wakil Ketua. Dari unsur eksekutif, hadir Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin beserta para pimpinan perangkat daerah dan Forkopimda.

Pjs Walikota Bukittinggi Zainuddin  dalam sambutannyan menjelaskan, pada tahun 2021 kebijakan program dan kegiatan serta subkegiatan yang tertuang dalam APBD merupakan dasar bagi kita melanjutkan proses pembangunan yang mengarahkan pada upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bukittinggi. 

Tekan Gangguan Kamtibmas, Polres Bukittinggi FGD Dengan Pemuda

minangsatu > Birokrasi

Wako Erman Safar Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bukittinggi

minangsatu > Birokrasi

APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah ditargetkan Rp701.560.031.892.- yang dirinci dari PAD sebesar Rp132.555.624.892.-atau (18.89%) pendapatan transfer Rp.554.183.907.000. (78.99%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.14.820.500.000."  atau (2.11 %). Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, pengalokasian belanja pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 secara umum diprioritaskan juga untuk pemulihan Covid -19.  

Dijelaskan, peningkatan perekonomiaan daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan rapat-rapat kantor, Focus Group Discussion (FGD) seminar, dan sejenisnya atau tempat pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penyebaran Covid-19. "Dengan memperhatikan tingkat risiko pandemi Covid-19, berdampak langsung pada ekonomi domestik tahun 2021," kata Pjs. Wako Bukittinggi.