HOME SOSIAL BUDAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
- Jumat, 18 November 2022
Jadi Keynote Speaker Rapat Koordinasi Pengawas Koperasi, Gubernur Sumbar Instruksikan RAT Dua Kali Setahun
Padang (Minangsatu) - Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berkoorperasi atau bekerjasama, dan berkolaborasi antara satu sama lain. Hadirnya kooperasi terinspirasi dari kerja jamaah. Amal jama'i dalam bahasa arabnya. Hal tersebut disampaikan Buya Mahyeldi saat menjadi Keynote Speaker dalam Rapat Koordinasi Satgas Pengawas Koperasi di Hotel Santika, Kamis (17/11/2022).
"Ketika dahulu Bung Hatta dipilih sebagai bapak koperasi, sejak itulah kooperasi di Sumatera Barat diharapkan akan terus berhasil", ujar buya Mahyeldi.
Berdasarkan data yang ada, di tahun 2021 terdapat 4.048 unit Koperasi di Sumatera Barat, 2.067 unit diantaranya tidak aktif. Kemudian dilakukan Pemeriksaan Kesehatan khusus usaha simpan pinjam Koperasi. Hasilnya dari 519 unit koperasi, terdapat 114 unit Koperasi kategori sehat, 343 koperasi cukup sehat, 32 unit dalam pengawasan dan tidak ada dalam pengawasan khusus.
Sedangkan Pemeriksaan Koperasi melalui Pembiayaan APBD di tahun 2022 sebanyak 228 unit koperasi, dengan pembiayaan APBD Provinsi 68 unit koperasi dan APBN (Dekonsentrasi) yang bekerjasama dengan Kab/Kota sebanyak 160 unit Koperasi.
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi melalui pembiayaan APBD Provinsi dengan target 63 unit telah terlaksana 68 unit (108 persen) yang keanggotaannya lintas kab/kota di Sumatera Barat. Hasilnya terdapat 19 unit koperasi sehat, 46 unit koperasi cukup sehat, dalam pengawasan 2 unit, sedangkan dalam pengawasan khusus tidak ada.
Gubernur berharap, Badan Satgas Pengawas Koperasi mampu melakukan pengawasan terhadap setiap pengurus unit koperasi. Karena itulah tujuan dari tim pengawas tersebut dibentuk.
Kemudian, Gubernur menginstruksikan agar dilaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebagai bentuk evaluasi, setidaknya dua kali dalam setahun untuk memantau kinerja lembaga agar lebih baik lagi. Gubernur berharap ada inovasi baru yang akan memberantas kemiskinan di Wilayah Sumbar.
"Saya harapkan, yang hadir pada rakor hari ini bisa lihat bagaimana kerja industri-industri kita di Sumatera Barat. Karena itu, saya wajibkan dinas koperasi wajib bina 5 UMKM, membantu bagaimana agar produknya bisa terpakai", ujar gubernur.
Selain itu, kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Nazwir mengatakan bahwa tujuan acara tersebut diadakan untuk penyamaan persepsi mengenai OJK, memahami tentang pemberantasan investasi bodong, penyusunan sistem simpan pinjam, serta pelaksanaan investasi syari'ah yang akan dibahas langsung oleh narasumber yang berkafaah, diantaranya gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, tim dari Polda, narasumber dari UIN, dan Tim OJK. Jumlah peserta yang hadir pada rakor tersebut adalah 58 orang.
Gubernur pun tidak henti-hentinya mengajak untuk bersama-sama dalam mendorong dan memotivasi masyarakat agar tergabung di dalam koperasi.
"Mari kita buat Bung Hatta kembali tersenyum melihat keberhasilan koperasi-koperasi yang ada dan terus berkembang. Sebab, pemerintah akan selalu menyokong dan mendukung penuh kegiatan koperasi," tutup Gubernur. (*)
Editor : Benk123
Tag :#sumatera barat, #mahyeldi
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
DIRJEN POLPUM KEMENDAGRI: SUMATERA BARAT BERPOTENSI MENJADI MODEL NASIONAL PENCEGAHAN KONFLIK BERBASIS SEKOLAH
-
GUBERNUR MAHYELDI : PERSOALAN SAMPAH MASIH MENJADI TANTANGAN BESAR PEMERINTAH, BELUM ADA KESADARAN DAN BUDAYA BERSIH MASYARAKAT
-
M. SHADIQ PASADIGOE: PANCASILA HARUS HIDUP DALAM TINDAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR DIHAFAL
-
GUBERNUR MAHYELDI KOMIT MENYUKSESKAN MUKTAMAR PBNU KE-35 DI SUMBAR
-
DARI BEASISWA HINGGA BOM RUN, RAHAYUSSALIM PERKUAT PERAN IKASMANTRI UNTUK NEGERI
-
TOLERANSI DAN KETEGUHAN NILAI: MENYIKAPI ISU LGBT DI TENGAH MASYARAKAT KITA
-
PERKUAT LAYANAN DASAR BERBASIS DIGITAL, PEMPROV SUMBAR LUNCURKAN SAPA SPM DAN RUNDIANG SPM
-
MELAMPAUI NASIONALISME SIMBOLIK
-
KETIKA KAMPUS BELAJAR DARI MASYARAKAT: MAKNA FOME DALAM MEMBENTUK TENAGA KESEHATAN MASA DEPAN
-
BOARD OF PEACE DAN INDONESIA: UJIAN KONSISTENSI DIPLOMASI PERDAMAIAN DI TENGAH KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK