IPM Sijunjung Peringkat 17 Dari 19 Kabupaten Kota Di Sumbar

Sijunjung (Minangsatu) - Dari 19 Kabupaten/kota di Sumbar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index Kabupaten Sijunjung, saat ini berada pada peringkat ke 17. Padahal IPM ini tolok ukur dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. 

Hal ini juga akan memperlihatkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Seperti yang disebutkan Ketua Forum Kabupaten Sijunjung Sehat, Fajar Seftrian, Rabu (20/4/22) di Muaro Sijunjung, di tahun sebelumnya, Kabupaten Sijunjung berada diangka 24,0. Sekarang berada jauh dari Kabupaten Mentawai, yakni di angka 30,1. "Ini menunjukan program tidak berjalan dengan baik,” ujar Fajar.

Melihat fenomena ini  diperlukan keseriusan terutama Dinas Kesehatan, karena stunting juga berhubungan dengan angka kecukupan gizi baik untuk ibu hamil maupun untuk bayi, agar kematian ibu dan bayi dapat ditekan guna meningkatkan intervensi variabel indek pembangunan manusia.

Komitmen Bupati yang sudah di sampaikan pada Visi Misinya, harus di wujudkan dalam capaian indikator pembangunan. Implementasi Visi Misi harus di buktikan bukan hanya pada tataran seremonial saja.
Indikator penyehatan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah harus segera terwujud. Sampai saat ini kabupaten ini tidak punya pengelolaan sampah yang sesuai indikator.

Selain itu tambah Fajar, pengelolaan limbah baik rumah tangga maupun limbah industri harus menjadi perhatian bupati. Belum lagi persoalan menyangkut Fasilitas jamban sehat dalam rangka penguatan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS/open defecation) maka butuh keseriusan dan duduk bersama dengan seluruh stake holder, mengingat pemerintahan ini sudah berjalan satu tahun masih belum jelas kemana arahnya.

Sementara tahun depan tahapan pemilu sudah mulai berjalan pula, tentu fokus kembali ke persoalan politik yang akhirnya agenda pembangunan tidak berjalan maksimal. Ditambah lagi sekarang persoalan mutasi yang terkesan lambat dan asal copot saja, hal ini juga mempengaruhi capaian kinerja pembangunan, apalagi terlalu banyaknya PLT PLT yang lamban di definitifkan. 

"Kita yakin bupati harus segera menyelesaikan sengkarut ini. Diharapkan ketua baperjakat dan Pak Sekda harus lebih objektif dan arif melihat persoalan ini," tambah Fajar.

Jika hal itu diperbiarkan kata Fajar, bakal menjadi preseden buruk bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Bupati harus fokus dan implementatif, jangan terkesan seremonial saja.*