Ini Lima Prioritas Utama Pembangunan Di Kota Payakumbuh

Payakumbuh (Minangsatu) — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, menegaskan lima prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi fokus pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sekaligus Rembuk Stunting Tahun 2026 yang digelar di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).

Dengan mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik,” kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga tingkat kota, sehingga selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.

Penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mempedomani target-target imperatif yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Elzadaswarman menyampaikan bahwa secara umum capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik. 

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dari provinsi dan nasional, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.

Ia juga menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Prioritas kedua, Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.

“Sedangkan, Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.

Elzadawarman juga menjelaskan Prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau. 

Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman juga menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran.

“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPDR, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, Jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang serta undangan lainnya. (*)