Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Yang Baru

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar yang Baru

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, dalam agenda pengukuhan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (17/12/2024).

Dalam sambutannya, Mahyeldi meyakini bahwa sinergitas antara BPKP Sumbar dengan Pemda di Sumbar yang telah terjalin baik selama ini, akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan baru. Kepala BPKP Sumbar sebelumnya, Dessy Adin, selanjutnya akan berganti tugas dengan Arif Ardiyanto, sebagai Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP RI.

"Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Arif Ardiyanto, dan terima kasih kepada Ibuk Dessy Adin yang telah bertugas di Sumbar lebih kurang selama 3,5 tahun," ujar Mahyeldi dalam agenda pengukuhan yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari tersebut.

Mahyeldi menyadari, bahwa tugas yang dijabat oleh Kepala BPKP Sumbar yang baru adalah amanah besar yang sangat berat. Namun, ia meyakini dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Arif Ardiyanto, maka amanah tersebut akan dapat diemban dengan sebaik-baiknya.

"Pemprov Sumbar sangat menyadari begitu pentingnya peran BPKP Sumbar selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah agar tetap taat dalam koridor. Semua itu tentu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Mahyeldi lagi.

Sementara itu dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menegaskan bahwa BPKP sesuai dengan tujuan pembentukannya, bertugas untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan APBN dan APBD. Sebab, setiap rupiah yang digunakan tersebut harus dipastikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Good and clean governance adalah sebuah keharusan. Kami memahami, bahwa masalah pembangunan sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran, demi tercapainya tujuan dari program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ucap Agustina.

Gubernur Mahyeldi Ingatkan Kepala OPD Terkait Pentingnya Akurasi Data Bagi Pembangunan Daerah

minangsatu > Birokrasi

Menteri Sosial : Pemerintah Siap Berikan Rp600 Ribu Per KK Rentan, Untuk Membantu Kebutuhan Pokok

minangsatu > Birokrasi