Fraksi DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2024

Fraksi DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2024

Payakumbuh (Minangsatu) - DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat paripurna, Senin (30/10/2023) di ruang sidang DPRD setempat. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Payakumbuh, Hamdi Agus sebanyak tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh 2024.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD lainnya, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Hari ini, fraksi-fraksi di DPRD menyampaian pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2024. Besok kita akan mendengarkan jawaban wali kota terhadapa pandangan umum fraksi ini," kata ketua DPRD Hamdi Agus.

Pada paripurna tersebut, fraksi PKS memberikan beberapa masukan atau rekomendasi yang didasarkan pada delapan arah pembangunan nasional, diantaranya percepatan penghapusan kemiskinan esktrim.

"Pemerintah harus membuat formula yang tepat dan aksi yang cepat, seperti halnya mengeluarkan kebijakan pemerintah yang senantiasa pro rakyat, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memberikan alokasi dana dari APBD yang langsung berdampak pada penangganan kemiskinan serta memberikan dorongan dan fasilitas kepada masyarakat yang kondisi miskin tersebut untuk bisa bangkit dan berkembang taraf ekonominya," ungkap pembicara feaksi PKS.

Kedua katanya, fraksi PKS mendorong perkembangan UMKM dan yang ketiga, 2024 nanti merupakan tahun politik dan tahun suksesi kepemimpinan baik di level Pusat, Provinsi maupun Daerah. Oleh karena itu tentu momen itu harus dijaga bersama agar pemilu yang akan di lakukan tersebut bisa legitimate, aman, damai serta senantiasa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Sementara, fraksi Gerindra membacakan sebanyak empat pandangan umum terhadap RAPBD 2024 itu, yakni pertama dalam rangka pencapaian program prioritas pembangunan Kota Payakumbuh 2024, RAPBD 2024 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.

"Kedua, fraksi Gerindra mengajak para petani untuk lebih pro aktif terhadap pembangunan Kota Payakumbuh, walaupun sudah sangat gesit di bidang pertanian," kata pembicara fraksi Gerindra.

Kegiga, Anggaran Insentif  Fiskal yang sudah diarahkan DPD penggunaan ke masing-masing OPD agar bisa di monitor kembali. "Kemudian keempat, mengenai mandatory spending yang sudah menjadi ketetapan dalam penganggaran dan kemsian Insentif Fiskal pun mengarahkan anggran ke OPD yang sama, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh bersaran agar kita tidak semata-mata mengacu pada arahan Pemko, meskipun itu arahan, namun Pemko juga bisa menyesuaikan kembali dengan kondisi daerah," katanya.

Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa poin pada paripurna tersebut, diantaranya, fraksi Demokrat memandang pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan prioritas pembangunan tahun sebelumnya.

Kedua, fraksi Demokrat berpandangan Pemko belum maksimal dalam penegelolaan pendapatan daerah dan kurang optimis dalam penetapan target PAD tahun anggaran 2024 dan juga Pemko harus lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi pajak.

Kemudian ketiga, fraksi Demokrat masih banyak menerima keluhan dari masyarakat yang sepertinya layak untuk menerima bantuan sosial dari Pemerintah tapi  belum juga bisa untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan alasan yang beragam.

Selanjutnya, fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih detail terkait tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh, serta kebijakan dan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD 2024 ini.

"Terakhir, fraksi Demokrat melihat perihal Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, seyogyanya secara ketat dapat menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan, dengan harapan pendapatan derah dapat terkelola secara optimal," kata pembicara fraksi Demokrat pada kesempatan tersebut.

Selanjutnya, fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan umumnya pada paripurna tersebut, yakni apa upaya yang ditempuh Pemko Payakumbuh dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, Apa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM baik itu ASN ataupun non ASN sehingga aparatur yang bertugas betul-betul bisa diandalkan.

"Selanjutnya ketiga, pagu anggaran masing-masing OPD telah ditetapkan, namun ada beberapa OPD yang masih sangat rendah. Seakan-akan OPD tersebut keberadaannya dimarginalkan. Fraksi Golkar meminta dievaluasi kembali," ungkap fraksi Golkar.

Kemudian Fraksi PPP menyampaikan sebanyak empat masukan pada rapat paripurna tersebut. Pertama, fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama ini dan berharap dengan apa yang telah ditargetkan pada 2023 benar-benar bisa diwujudkan untuk menuju kemakmuran masyarakat Payakumbuh.

Kedua, fraksi PPP berharap khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa di optimalkan sehingga melebihi target yang di rencanakan, mengingat Perda tentang Pajak dan Restribusi sudah hampir rampung dengan harapan ditindak lanjuti langsung secara teknis dengan Perwako.

"Ketiga, fraksi PPP meminta agar memperhatikan dan merespon anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang. Dari data yang ada dilapangan yang tersebar di lima kecamatan masih terdapat hal-hal yang semestinya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan," kata pembicara fraksi PPP.

"Kemudian, fraksi PPP menyarankan agar lebih fokus meningkatkan dan menciptakan inovasi baru terhadap pendidikan karakter dan budaya untuk anak-anak serta masyarakat melalui fasilitas, baik sarana dan prasarana," tambahnya.

Sementara itu, pembicara dari fraksi Nasdem Bintang Perjuangan mengatakan, bahwa setelah mendengar, membaca dan mempelajari Nota Pengantar Walikota Payakumbuh tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Payakumbuh 2024, ada sebanyak tujuh poin yang kami sampaikan, yakni pertama fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemko Payakumbuh untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

"Kedua, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk lebih memperioritaskan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah memburuknya ekonomi global dan pengaruh inflasi. Ketiga, fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemko Payakumbuh, untuk kembali mengkaji potensi PAD dengan langkah Uji Petik secara berkala, untuk menutupi beberapa devisit anggaran," ungkap pembicara fraksi.

Selanjutnya, fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sepakat kiranya, bersama-sama mematuhi dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024. Kelima, Nasdem mengpresiasi atas Jaminan Pemko Payakumbuh terhadap Penganggaran Pemilu Serentak bagi KPU dan Bawaslu Kota Payakumbuh sesuai regulasi dan arahan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Enam, jika pada 2024 nanti masih ada dana insentif fiskal, kami meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk penerima bantuan apalagi yang bersifat uang tunai wajib melalui mekanisme rembuk warga dan atau musyawarah kelurahan. Terakhir, kami meminta Pemko Payakumbuh untuk mengkaji ulang anggaran dana hibah dan Bansos 2024 yang direncanakan untuk Organisasi-Organisasi di Kota Payakumbuh," ungkapnya.

Penyampaian pandangan umum terkahir disampaikan fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. fraksinya ini menyampaikan beberapa poin diantaranya, pertama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlaq mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing pihaknya setuju, namun tujuan mulia tersebut senantiasa akan sia-sia tercapai apabila hanya diungkapkan di atas kertas tanpa kerja yang maksimal.

"Kedua, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, tepat sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Kami cukup sepakat dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh," kata pembicara.

Ketiga, pihaknya merasa bersyukur dengan pengajuan Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2024, karena telah berisi perencanaan-perencanaan yang cukup dibutuhkan untuk masyarakat Payakumbuh di tahun 2024, namun segala keputusan akan di fokuskan dalam pembahasan terinci pada rapat-rapat berikutnya. 

"Semoga dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat kita di Payakumbuh," pungkasnya.