DPRD Segera Proses Pengisian Jabatan Wawako Padang

Padang (Minangsatu) - Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar menyerahkan surat rekomendasi nama-nama calon Wakil Walikota Padang ke Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Jumat (24/2).

"Alhamdulillah Walikota Padang sudah mengirim surat resmi rekomendasi nama-nama calon Wakil Walikota Padang dari Walikota Padang," ungkap Syafrial Kani kepada wartawan di ruangan kerja Ketua DPRD Kota Padang.

"Surat ini diserahkan Sekretaris Daerah Kota kemaren kepada Sekwan dan ini sudah kami terima secara resmi," cakap Syafrial Kani.

Dikatakan Syafrial Kani, berdasarkan surat tersebut, Walikota Padang Hendri Septa merekomendasikan dua nama berdasarkan usulan partai pengusung.

Selesaikan Persoalan Di Padang; Cagub Nasrul Abit Ingin Pemprov Turut Bekerja Sama

minangsatu > Politik

TPD Ganjar-Mahfud Makin Optimistis: Slogan Jangan Gentar Ada Ganjar, Jangan Takut Ada Mahfud Menggema

minangsatu > Politik

"Ada dua nama. Pertama, H Elkos Albar, SE, MM., dari Partai Amanat Nasional. Kedua, H Hendri Susanto dari Partai Keadilan Sejahtera," ungkapnya.

Dikatakan Syafrial Kani, setelah menerima surat tersebut, DPRD Kota Padang akan menggelar rapat pimpinan.

"Insya Allah, Senin depan kita akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat ini," urainya.

Ditegaskan Syafrial Kani, DPRD akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme yang ada. 

"Berdasarkan mekanisme yang ada, yang jelas pada prinsipnya surat ini segera akan kita proses. Senin depan kita rapat pimpinan, setelah itu akan jelas arahnya," cakapnya.

Mengenai wacana hak interpelasi, Syafrial Kani menegaskan, dengan dikirimnya surat rekomendasi dari Walikota tersebut maka semuanya sudah terjawab.

"Yang jelas, hak interpelasi teman-teman sudah terjawab dengan dikirimnya surat ini ke DPRD," terang Syafrial Kani.

Menurut Syafrial Kani, pengisian jabatan Wakil Walikota ini sudah lama ditunggu-tunggu warga kota.

"Sudah lama ditunggu-tunggu warga kota. Kita laksanakan pemilihan berdarkan aturan yanh ada, yaitu: Pertama, UU No. 10 tahun 2016. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018. Ketiga, Tata Tertib DPRD Kota Padang tahun 2018," pungkasnya. (*).