DPRD Kab. Solok Tunda  Pengesahan Dua Ranpeda  

AROSUKA (Minangsatu) - Sembilan fraksi di lembaga wakil rakyat kabupaten Solok hanya menyetujui satu dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah setempat.

Kepastian persetunjan satu Ranperda menyangkut Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh dari Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Mendengarkan Pendapat Akhir  Fraksi, Kamis (23/3) di gedung utama DPRD setempat. 

Dua Ranperda lainnya yang belum mendapat  persetunjuan adalah Ranperda Perusahaan Daerah Solinda dan Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solom nomor 8 tahhn 2016 tentang retribusi Jasa Umum.

Pendapat sembilan fraksi  yang disampaikan juru bicaranya, seperti Yetti Aswaty (Fraksi Golkar), Aurizal (PAN), Aji Zamroni (PDI-P), Hari Pawestri (PKS), M. Sukri (PPP), H. Erpalis (Bintang Nurani),  Jon Firman Pandu (Gerindra) dan Dedi Fajar Ramli ( Demokrat) sepakat mengembalikan Ranperda Perusahaan daerah Solok Nan Indah sampai keluarnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai dasar hukum pembentukan perusahaan daerah. " Sekaligus Ranperda ini dikembalikan ke pemerintah daerah untuk disempurnakan" kata Aurizal.

Terhadap laporan Pansus II yang membahas Revisi Ranperda Nomor  8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, semua fraksi mengusulkan tambahan waktu pembahasan kepada Pansus II terhadap muata Ranperda dimaksud.  

Kecuali dua Ranperda yang telah dibahas Pansus I dan II tentang tersebut, anggota DPRD yang bernaung dalam sembikan fraksi hanya menyetujui Ranperda tentan Pokok pokok  Pengeloaan keuangan Daerah ditetapkan menjadi Perda. 

Sejalan dengan penyampaian pendapat akhir terhadap tiga Ranperda tersebut, fraksi-fraksi DPRD juga mengemukakan sejumlah saran guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sekurangnya dari fraksi Golkar dan Gerindra, serta PKS, pemerintah dianjurkan melakukan pengawasan yang intensif terhadap rekanan atau pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan untuk menjaga kualitas dan tepat waktu.

Frakai Golkar bahkan menyentil masalah pengawasan PDAM yang banyak menimbulkan pengaduan dari masyarakat senagaibpelanggan. " Selain masalah distribusi air, kita juga melihat jumlah pegawai PDAM yang begitu banyak tidak sebanding dengan kinerja perusahaan daerah tersebut, " kata Etty Aswaty.

Menanggapi pandangan akhir fraksi-Fraksi ini, bupati Solok H. Gusmal disamojng mengapresiasi proses pembahasan Ranperda dengan seluruh rangkaian tahapan yang dilakukan, sekaligus memahami terjadinya penolakan terhadap dua daribtiga Ranperda yang diajukan.

Gusmal mengaku akan merespon penambahan waktu pembahasan Ranperda tentang Revisi Ranperda Nomor  8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta melakukan kajian lebih detail terhadap pembenahan Perusda Solok Nan Indah sambil menunggu atura pemerntah menyangkut Perusda dan BUMN.

[ Verizal Sarosa ]