DPRD Bukittinggi Jelaskan Kronologis Walk Out HMI Cabang Bukittinggi Saat Pertemuan Berlangsung

Bukittinggi (Minangsatu) - Sehubungan dengan peristiwa walk out-nya anggota HMI Cabang Bukittinggi saat mengikuti hearing dengan Anggota DPRD Bukittinggi  bertempat di gedung DPRD Bukittinggi, Senin (17/05), langsung Ketua DPRD Bukittinggi Herman Syofyann mengadakan Jumpa PERS dengan wartawan tentang kronologis kejadian.

Dia menjelaskan kejadian itu diawali dengan Pertemuan silaturrahmi DPRD Kota Bukittinggi dengan HMI Cab. Bukittinggi, Senin, 17 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB.

Berawal dari permintaan Pengurus HMI Cab. Bukittinggi untuk Mohon Audiensi melalui surat Pengurus HMI Cab. Bukittinggi No. 45/B/SEK/07/1442 Tanggal 09 Maret 2021 dalam rangka Pengevaluasian kinerja DPRD Kota Bukittinggi dalam rangka 2 Tahun berjalan.

Kemudian surat tersebut direspon dengan baik oleh DPRD, dengan menyarankan kepada pengurus HMI agar surat tersebut disampaikan untuk tujuan bersilaturrahmi. Kemudian Pada tanggal 08 April 2021, pengurus HMI Cab. Bukittinggi menyampaikan surat Nomor 69/B/SEak/08/1442 perihal mohon Silaturrahmi.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang tetap selalu menanggapi setiap surat yang masuk, DPRD telah merespon dengan baik, dengan telah mengagendakan pertemuan tersebut melalui Rapat Bamus DPRD, pertemuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Mei 2021. 

Pada jadwal yang telah ditetapkan tersebut, DPRD telah memfasilitasi pertemuan silaturrahmi dengan baik. Walaupun yang menandatangani Surat Permohonan untuk Silaturrahmi tidak hadir dan tercatat sebagai pengurus HMI Cab. Bukittinggi Periode 2019-2020, DPRD tetap menfasilitasi pertemuan tersebut.

Pada awal pertemuan Ketua DPRD telah menjelaskan mengenai prosedur administrasi dan penjadwalan kegiatan DPRD yang menyebabkan pertemuan dengan HMI tersebut agak sedikit terlambat.

Kemudian, diawal pertemuan tersebut DPRD telah memberikan waktu kepada perwakilan HMI yang hadir untuk memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud dan tujuan HMI untuk melakukan pertemuan dengan DPRD.

Permasalahan terjadi berawal dari penyampaian sambutan yang dirasa kurang pas dari Perwakilan HMI, yang pada awal sambutannya sudah menyampaikan kekecewaan kepada DPRD karena menganggap pertemuan ini sudah sangat terlambat direspon DPRD. 

Bertujuan agar kondisi dan situasi pertemuan tetap kondusif, maka DPRD mempertanyakan mengenai kehadiran ketua umum dan sekretaris Umum yang menandatangani surat yang ditujukan ke DPRD, agar pertemuan tidak lari dari maksud dan tujuan.

Karena adanya bahasa-bahasa dari HMI yang seakan akan menjustice dengan memberikan Rapor Merah ke DPRD, menggembok DPRD, mengatakan DPRD mandul, dan juga jalannya pertemuan sudah kurang kondusif, maka pembicaraan rapat sudah tidak terkontrol dan tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan dilaksanakan pertemuan. 

Oleh karena itu, diawali dengan keputusan HMI untuk meninggalkan rapat, maka DPRD mengambil sikap untuk menutup rapat pertemuan dengan HMI tersebut.*