Desak Jadi Nagari Definitif, Masyarakat Hulu Aie Unjuk Rasa Ke DPRD Limapuluh Kota

Sarilamak (Minangsatu) - Masyarakat Nagari Persiapan Hulu Aia Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota menggelar unjuk rasa didepan gedung DPRD Limapuluh Kota. Dalam demo itu masyarakat menuntut agar nagari tersebut segera dijadikan nagari definitif dan terpisah dari Nagari Harau.

"Alasan utama kami untuk meminta pemekaran ini karena jarak antara Hulu Aie dengan pusat administrasi nagari cukup jauh. Jarak dari Hulu Aia ke pusat nagari itu lebih kurang 27 km dan melewati tiga nagari," kata koordinator aksi yang juga pernah menjabat sebagai Wali Nagari Iskarmon Basir, Senin (10/2).

Dikatakan, pada tahun 2001 Hulu Aia telah mengusulkan untuk menjadi nagari mandiri, bahkan register sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat, karena itu tidak mungkin Nagari Hulu Aia dikembalikan ke nagari Induk.

"Permasalahan yang ada saat ini kenapa kami belum bisa dimekarkan, yakni belum sesuainya jumlah penduduk jika dilihat dari Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 yang menyaratkan 4000 jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iskarmon, sebenarnya permintaan dan pengurusan nagari definitif sudah jauh dari adanya undang-undang desa yang baru. Ini juga didukung dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Limapuluh Kota yang hanya menyaratkan 600 KK dengan jumlah penduduk 1.200 jiwa

"Jika kita gabung dengan Jorong Landai, Sungai Data, Hulu Aia Batu Badukung, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Koto Marapak dan Koto Tinggi Kubang Balambak jumlah penduduk kita ada 2.600 jiwa. Tidak hanya itu, Jika dilihat dari fasilitas yang ada, fasilitas kita juga sudah lengkap. Kita telah memiliki Posyandu, puskesmas, sekolah mulai dari SD sampai SMP dan juga ada lembaga lainnya," ujarnya.

Tokoh masyarakat Hulu Aia Datuak Pucuak mengatakan selain alasan jauhnya jarak dengan pusat nagari, alasan lainnya, yakni di daerah tersebut adanya kepentingan Nasional, BKSDA dan Jembatan Layang Kelok Sembilan.

"Kami sudah siap menjadi nagari mandiri, sebagian kawasan di Hulu Aia adalah hutan lindung dan kawasan BKSDA. Semoga menjadi pertimbangan untuk pemekaran nagari sebagai kebijakan strategis dan khusus," ujarnya.

Demo masyarakat Hulu Aia itu deterima langsung ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, politisi Gerindra ini mengatakan akan ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan dari masyarakat Hulu Aia.

"Kami akan meminta komisi I untuk memanggil OPD terkait sekaligus membentuk tim kajian. Nah kajian itulah nantinya yang akan kita gunakan ketika bertemu dengan pemprov Sumbar" katanya.

Selain itu, Deni Asra juga meminta Bupati untuk memfasilitasi dan menghadiri pertemuan dengan pemprov Sumbar nantinya.

"Kita meminta Bupati terus pro aktif dan nantinya kita juga akan mengikutsertakan tokoh masyarakat Hulu Aia" katanya.

Terkait permasalahan kurangnya jumlah penduduk, Deni juga meminta agar Bupati dapat melakukan lobi-lobi baik terhadap daerah sekitar ataupun pemerintah provinsi. Karena dalam hal ini masyarakat Hulu Aia sudah digantung semenjak 2001.