Bupati Solok Jon Firman Pandu Kunjungi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia

Jakarta (Minangsatu) - Bupati Solok Jon Firman Pandu kunjungi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (18/06/25).

Kedatangan Bupati diterima langsung oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko beserta jajaran dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Pusat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kesempatan tersebut Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa BP Taskin merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

“BP Taskin merupakan badan baru, dan saat ini sudah berproses menjalankan tugas pertamanya dengan membuat rencana induk pengentasan kemiskinan, yang mana nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman menjelaskan..

Sementara Bupati Solok yang didampingi Sekretaris Daerah Medison, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Anthony mengatakan Kabupaten Solok termasuk ke dalam salah satu pemerintah daerah yang akan melaksanakan program sekolah rakyat tahap pertama. 
“Alhamdulillah juga mendapatkan program sekolah rakyat, yang akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Sekolah rakyat saat ini ada di satu lokasi, dan satu satunya Kabupaten di Sumbar yang memperoleh program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” ujar Jon Pandu.

Selanjutnya Bupati membahas sejumlah hal strategis, termasuk data terkini mengenai kemiskinan di Kabupaten Solok. Berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Solok masih berada pada kisaran 1.800 jiwa. Angka ini ditargetkan menurun hingga 0 (nol) jiwa sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2026.  

Bupati Jon Firman Pandu juga memaparkan terkait usulan pengentasan kemiskinan di kabupaten Solok, diantaranya pembangunan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, rehab jalan, sanitasi, perbaikan sektor pertanian, bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan sembako dan nutrisi bagi lansia disabilitas maupun anak terlantar, bantuan pasca logistik bencana, bantuan untuk UMKM maupun bantuan lainnya.