Bupati Pessel Terima Penghargaan Pengarustamaan Gender Dari Gubernur

Pesisir Selatan (Minangsatu) -Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar diwakili Pj Sekda, Emirda Ziswati menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan kategori sangat memuaskan.

Penyerahan penghargaan itu dilakukan pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Jumat (9/4) di Ballroom Hotel Inna Muara Padang.

"Penghargaan ini adalah apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sangat konsisten dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan kepatuhan menyampaikan rencana aksi PUG," kata Pj Sekda, Emirda Ziswati usai menerima penghragaan, Jumat (9/4).

Diharapkan penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi pemkab dan pihak terkait dalam meningkatkan program pengarusutamaan gender ke depan," kata Pj Sekda, Emirda Ziswati usai menerima penghragaan, Jumat (9/4).

Disebutkan, terkait hal itu pemkab telah membentuk Tim Focal Point Perencanaan Penganggaran  Responsif Gender (PPRG) di masing-masing perangkat daerah, hal ini sangat penting untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilakukan benar benar responsif gender.

"Dengan adanya PPRG seluruh perangkat daerah dapat merencanakan program dan kegiatan telah dianalisa, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang responsif gender diseluruh sektor pembangunan di Kabupaten Pessir Selatan," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu startegi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan di berbagai bidang.

Kemudian secara garis besar pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga menciptakan output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

"Pengarusutamaan gender merupakan strategi atas pendekatan dalam pembangunan yaitu strategi yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan," jelasnya.*