Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo ,Serahkan Peta Batas Nagari

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Penetapan batas nagari / desa perlu dilakukan sesuai dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016. Pelaksanaan KSP bertujuan untuk mewujudkan satu basis data geospasial dan satu geoportal yang berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Penetapan dan Pengesahan Batas Nagari, Jumat (9/12/2022), di aula kantor bupati.

Herman Azmar Jabat Sekretaris Daerah Limapuluh Kota

minangsatu > -

Bank Nagari Luncurkan Program 'MaRANDANG' Di Limapuluh Kota 

minangsatu > -

Peta Nagari dan soft copy beserta kelengkapan dokumen diserahkan Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Desa Kota (PSP2DK) Universitas Negeri Padang Dr. Yudi Antomi kepada Wali Nagari, disaksikan Sekda Widya Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari,Endra Amzar, serta Camat se-Kabupaten Limapuluh Kota.

"Walau bukan yang utama, namun kepastian luas wilayah menjadi salah satu variabel dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu kepastian batas juga menjadi acuan pengaturan status wilayah administrasi atas hak pertanahan yang akan mendukung kepastian dan percepatan investasi di nagari", katanya.

Herman Azmar Jabat Sekretaris Daerah Limapuluh Kota

minangsatu > -

Bank Nagari Luncurkan Program 'MaRANDANG' Di Limapuluh Kota 

minangsatu > -

Bupati Safaruddin menuturkan, penegasan batas nagari memberikan banyak manfaat nyata bagi perkembangan dan kemajuan nagari, antara lain bermanfaat untuk memperjelas batas wilayah administrasi nagari, sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan akan semakin jelas dan efektif. Dia mengapresiasi kinerja PSP2DK yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan nagari-nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. 

"Terkait hasil penegasan batas nagari ini, kami menghimbau kepada DPMD/N Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera menindaklanjutinya dengan melahirkan Peraturan Bupati tentang batas administrasi masing-masing nagari," tuturnya.

Sementara itu Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Desa Kota (PSP2DK) Universitas Negeri Padang Dr. Yudi Antomi dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan penetapan batas sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Ini merupakan kegiatan swakelola yang kita laksanakan secara bersama-sama", pungkasnya.