Bimtek Sakip Media Pengendalian Menajemen Pemerintahan

LIMAPULUH KOTA (Minangsatu) - Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan,  membuka  Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupeten Limapuluh Kota, Sabtu (24/2), di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Sarilamak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Drs. Dedi Permana, Asisisten Perekonomian dan Pembangunan, Fitma indrayani SH, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Bimtek Sakip ini mendatangkan narasumber dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Aparatur Negara.

Dihadapan peserta, Wakil Bupati Ferizal Ridwan mengatakan, bimtek SAKIP merupakan media pengendalian menajemen pemerintahan."Disamping sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, SAKIP juga sebagai media pengendalian manajemen Pemerintahan.

Sehingga kegiatan Bimtek SAKIP ini sangat penting bagi semua OPD Lingkup Kabupaten Limapuluh Kota, karena itu ikuti Bimtek ini dengan serius," ucapnya.

Selanjutnya, Ferizal juga menyerukan agar, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota akan lebih berfokus kepada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.

"berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada tahun 2016, Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan nilai CC, dengan skor SAKIP 50,2. Ini baik, tapi tentu hal ini masih memerlukan perbaikan. Kedepan kita harus melihat efektivitas dari anggaran yang digunakan, sehingga jelas memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, yang sesuai dengan target capaian visi dan misi RPJMD 2016-2021," tegas Ferizal.

Dalam laporannya, Kabag Organisasi Ir. Amran menjelaskan, bimtek SAKIP memiliki sasaran yakni terampil dalam menyusun SAKIP yang berkualitas.

"Melalui bimbingan teknis ini sasaran utama adalah jajaran yang akan bertanggung jawab dalam penyusunan akuntabilitas kinerja tahunan dapat semakin terampil dalam menyusun SAKIP yang berkualitas, yang terintegrasi dengan informasi kinerja yang akurat dan akuntabel, serta selesai tepat waktu." Katanya.

Amran juga menambahkan, "Penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN", ungkapnya.

[relis/ rahmat simona ]