Bahas Pasa Ateh, RSUD Dan Gedung Wakil Rakyat, Pemko Bukittinggi Rakor Dengan DPRD

Bukittinggi (Minangsatu) - Pemerintah Kota Bukittinggi  mengelar rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Kota Bukittinggi untuk membahas Pasa Ateh, RSUD dan Gedung DPRD (Gedung Wakil Rakyat), Senin (29/06).

Rapat Koordinsi tersebut berlangsung di Gedung DPRD Bukittinggi dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan, dan dihadir  Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. 

Ketua DPRD  Bukittinggi Herman Syofyan menjelaskan, rapat dalam rangka mendapatkan informasi secara resmi dari Pemko Bukittinggi, terkait operasional Pasa Ateh, pembangunan RSUD dan rencana pembangunan gedung  DPRD. 

Dijelaskan, informasi yang didapat, tentunya menjadi bahan bagi wakil rakyat, untuk memberikan masukan ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat Bukittinggi.

"Ada tiga yang kita terima informasi, yakni bagaimana operasional Pasa Ateh nantinya, pembangunan RSUD dan juga pembangunan DPRD. Sehingga dapat menjadi bahan bagi  Anggota DPRD sebagai mitra kerja Pemko, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujar Herman Syofyan.

Sementara itu Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan, untuk operasional Pasa Ateh, akan segera dimusyawarahkan serta disosialisasikan kepada pemegang hak sewa pada Selasa (30/06) besok. 

Sosialisasi terkait aturan yang harus diikuti pedagang dan juga besaran sewa yang merupakan hasil hitungan KPKNL.

Dijelaskan, jumlah besarannya, telah disampaikan ke DPRD. "Bagaimana untuk beberapa bulan kedepan, tentu jadi pertimbangan kami, karena kita dilanda covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya pedagang. Jadi tentu kita bicarakan juga besok dengan pedagang, semoga mendapat kesepakatan terbaik," kata Ramlan.

Sedangkan  pembangunan RSUD, kata Wako, telah kembali dilanjutkan pembangunan oleh PT. MAS, karena kontraktor sebelumnya bermasalah dan diperkirakan selesai pelaksanaan pembangunannya hingga Oktober 2020 mendatang dengan anggaran Rp 80 milyar rupiah

Menurut Ramlan Nurmatias  pembangunan Gedung DPRD baru, diakuinya mengalami kendala, sedangkan untuk kelanjutannya, tentu melihat kondisi keuangan daerah, karena dana kemarin itu  diarahkan untuk penanggulang covid 19.