Bahas Anggaran 2022, DPRD Tekankan Program Dan Kebijakan, Bukan Angka Rupiah Kurang, Semua Lini Kekurangan Sekarang

Bukittinggi (Minangsatu) - Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, mengatakan, walaupun KUA PPAS tak dibahas APBD tetap dibuat. "Ketentuannya tak mesti KUA-PPAS dibahas, karena Gubernur bisa buat APBD kok tanpa sahnya KUA PPAS," ujar HM Nurnas saat tanggapan Rapat Komisi bersama mitra kerja di Bukittinggi, Jumat (6/8/2021), seperti dirilis FJIKP Sumbar, Sabtu (7/8).

HM Nurnas juga menekankan KUA PPAS menjadi pelaksana tahunan dari penyusunan RPJMD. "KUA PPAS pasti turunan dari RPJMD yang sampai jari ini masih saya katakan sarat copy paste, sebab revisi RPJMD belum saya terima, saya sepakat momen rapat hari ini kita bicara program dan kebijakan tidak soal angka rupiah," ujar Sekretaris Komisi I itu.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Muzni M Nur, mengatakan pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2022 masih proses awal. "Ada angka di setiap pengajuan di semua OPD dan hari ini masih  proses awal, ada beberapa proses yang dilewati sebelum diputuskan. Dan kita tidak bicara angka rupiah tapi soal program dan kebijakan," ujar Muzni M Nur.

KUA-PPAS dibahas Komisi I bersama mitra kerja dipimpin Ketua Komisi, Syamsul Bahri didampingi Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia. "Pembahasan ini tidak ngomong yang kurang anggaran ya, tapi program KUA PPAS yang riil nyata, kalau curhat anggaran dinas kami kurang kondisi pandemi ini, semua anggaran pasti kurang," ujar Devi Kurnia.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua, Arif Yumardi dan Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi menyebut KI Sumbar memahami kondisi sulit anggaran di tengah masa pandemi saat ini. "Kami memahami kondisi sulit, tapi ini menjadi tantangan, KI tetap konsen memasifkan keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik serta penguatan kelembagaan," ujar Nofal.

Untuk program dan kebijakan KI Sumbar tentu ada anggarannya, apalagi kebijakan yang disebut HM Nurnas adalah uang. "Sehingga pada 2020 meski TAPD usulkan Rp1,9 miliar, KI Sumbar untuk menuntaskan program kerja dan kinerja KI 2022 tetap berharap sesuai besaran anggaran KI tahun 2021 yakni Rp3 miliar," ujar Nofal.

Di luar sidang, Adrian Tuswandi mengakui soal  anggaran untuk KI, TAPD dan Badan Anggaran DPRD sangat akomodatif. "Untuk semangat ini KI ucapkan terima kasih kepada Komisi I DPRD Sumbar, TAPD Pemprov Sumbar dan Banggar DPRD Sumbar. Namun ketika ada recofusing kita berharap TAPD atau Dinas Kominfotik Sumbar, mbok ya ikutkan KI dalam pembahasannya. Jangan seperti sebelum ini anggaran KI direcofusing ditentukan dulu, baru KI dimintai pendapatnya," ujar Adrian.

Menurut Adrian, komisioner kI dua periode ini soal anggaran KI itu perjuangan KI ke DPRD terutama kepada Komisi I DPRD Sumbar. "Ini gunanya ada pembahasan bersama, sehingga Komisi I DPRD Sumbar tidak berpikiran KI Sumbar lemah dan capek aja kasih anggaran, jika KI tidak bisa mempertahankanya," ujar Adrian.