HOME BIROKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Sabtu, 14 Januari 2023

Antisipasi Dampak Erupsi Gunung Marapi Gubernur Sumbar Minta Instansi Terkait Lakukan Analisa Dan Kolaborasi

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta instansi terkait berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang terjadi beberapa hari ini.

“Untuk meminimalisir kerugian, kita minta pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan aktivitas Gunung Marapi yang erupsi saat ini,” harap Mahyeldi, usai menghadiri HUT ke-3 Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (13/1/2023) di Padang.

Mahyeldi mengatakan, erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinannya. Jangan sampai erupsi menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana ini, ada Undang-Uandang (UU) yang mengaturnya. Terutama terkait kewenangan. Mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota. “Ketika pemerintah kabupaten kota membutuhkan dukungan dalam penanganannya, silahkan sampaikan kepada Pemprov Sumbar apa yang menjadi kebutuhan melalui koordinasi BPBD kabupaten kota dan Provinsi Sumbar,” tegasnya.

Terkait penanganan dampak erupsi Gunung Marapi terhadap masyarakat, secara umum pola dan langkahnya sudah tertuang jelas dalam program unggulan (Progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 yaitu mengembangkan kabupaten kota tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tinggal mempedomani.

Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Sumbar diminta  segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi permasalahan sosial, ajak kabupaten kota untuk tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, semua harus bergerak secara sinergi.

“Bantuan keperluan harian harus disiapkan untuk masyarakat yang terdampak, peran dari komunitas dan masyarakat harus dioptimalkan dalam sosialisasi siaga bencana, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” terangnya.

Mahyeldi menilai langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Agam terhadap bencana erupsi ini cukup baik. Di mana Pemkab Agam melarang aktivitas kemah di gunung ini melalui Satpol PP dan pihak kepolisian. Langkah ini untuk menghindari dampak dan bahaya erupsi yang akan terjadi terhadap masyarakat.

“Pemkab Agam sudah bagus dalam pencegahan, mereka telah melakukan beberapa langkah untuk antisipasi adanya korban,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Teguh Purnomo di Bukittinggi menyebutkan, Gunung Marapi kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi satu kilometer dari puncak, Kamis (12/1) pukul 10.58 WIB. Tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.000 meter di atas puncak gunung.

Lontaran erupsi itu terlihat jelas dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam karena tidak terhalang kabut dan awan pada siang ini. "Ketinggiannya sama dengan 3.891 meter di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dan tenggara," katanya.

Erupsi Gunung Marapi ini bahkan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5.1 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 4 detik. Gunung Marapi masih berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar dilarang mendekat hingga radius tiga kilometer dari puncak.


Wartawan : Rilis/Adpim-Sbr
Editor : ranof

Tag :#Erupsi gunung marapi #Penanganan bencana #Sumbar

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com