NC: Daya Saing Pariwisata Perlu Ditingkatkan

Medan (Minangsatu) - Dalam rangka meningkatkan Daya Saing Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong regulasi, kebijakan serta pemanfaatan teknologi yang mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi dunia usaha, para pelaku industri, serta para pelaku UMKM.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mampu menjalin kerja sama kemitraan dengan para mitra usaha, memberikan pelayanan yang optimal dengan memberikan afirmasi dan intervensi kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Hal ini terungkap dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) inisiatif Komite I DPD RI, Selasa (25/6) di Aula FISIP USU, Medan, Sumatera Utara.

Uji Sahih ini terselenggara atas kerja sama Komite I DPD RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Sejumlah senator atau anggota DPD RI hadir antara Fahira Idris (DKI Jakarta), Jacon Esau Komiigi (Papua Barat sekaligus unsur Pimpinan Komite I DPD RI). Hadir pula anggota Komite I DPD RI Badikenita Sitepu (Sumut), H. Muhamad Idris (Kaltim), Nofi Candra (Sumbar), Andi Surya (Lampung),  Muh. Sofwat Hadi (Kalsel), Abdul Gafar Usman (Riau), Napa J Awat (Kalteng), Abudul Aziz (Sumsel), dan Yanes Murib (Papua).

Terkait isu kemitraan itu, Senator asal Sumatera Barat, Nofi Candra dalam keterangannya menyatakan,  abad teknologi informasi ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi, baik di tingkat internasional antarnegara maupun antardaerah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, menurut Nofi, tidak ada upaya lain yang dilakukan daerah, terkecuali dengan meningkatkan Daya Saing Daerah dan meningkatkan kemandirian daerah agar mampu memenangkan kompetisi global.

Menurutnya, dalam konteks Sumatera Barat, daya saing akan tumbuh apabila berbagai sektor terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sistem. Selain itu, perlu dukungan birokrasi yang profesional dan beriorientasi pada pelayanan. Sebagai daerah wisata, Sumatera Barat perlu menyinkronkan dengan berbagai sektor. “ Penguatan daya saing daerah di Sumatera Barat, misalnya, pariwisata apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia. Seperti ada home stay-home stay milik masyarakat atau menghubungkan perkebunan kopi, kedai kopi dengan pariwsata sebagai sebuah kesatuan yang saling mendukung”, ujar Nofi.

Nofi melanjutkan,  Uji Sahih  dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan sekaligus dukungan serta membangun komunikasi dengan jejaring multi stakeholders di setiap daerah.  

Sebagai wakil daerah, kata dia, DPD RI ingin meberikan kontribusi nyata melalui kewenangan yang dimiliki, bagi kepentingan masyarakat dan daerah melalui inisiatif RUU Daya Saing Daerah.