6 FRAKSI DI DPRD BUKITTINGGI SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TH 2021

Bukittinggi (Minangsatu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Bukittinggi melakukan Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Bukittinggi tahun 2021, Rabu (15/09/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan dihadiri Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi dengan mematuhi protokol Kesehatan.

Pandangan umum diawali dari Fraksi Demokrat melalui juru bicara Erdison nimli menilai APBD Merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah kota Bukittinggi, yang warnanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya penyusunan APBD perubahan pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro.

“Sehingga dengan APBD perubahan secara cepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan kebutuhan masyarakat,” ujar Erdison Nimli.

Dengan menurunnya PAD tahun 2021 karena dampak dari pandemi covid-19, Fraksi Demokrat berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Sabirin Rahmat. Gerindra memahami penurunan pendapatan daerah kota Bukittinggi adanya penurunan pendapatan daerah kota Bukittinggi sebesar 54 miliar lebih atau 18% ini harus menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah kota Bukittinggi 

Dalam perubahan anggaran ini serta memastikan setiap prioritas dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021 ini bisa benar-benar terlaksana dan menjadi solusi pemulihan ekonomi Kota Bukittinggi 

Juru bicara Fraksi Nasdem PKB juru bicaranya Zulhamdi Nova Chandra melihat pembahasan sangat sempit disamping itu kita juga tidak ingin terjadi Silva yang terlalu tinggi atau dengan kata lain sistem penganggaran kita tidak efektif dan efisien.

Fraksi Nasdem PKB mempertanyakan kepada Pemda Kota Bukittinggi bahwa dalam APBD Perubahan berkaitan dengan pembiayaan ada pengeluaran pembiayaan sebesar 3 miliar berupa penyertaan modal daerah.

Karena dalam aturan ini bahwa Perda penyertaan modal ditetapkan sebelum apa di awal bukan sebelum APBD-perubahan.

Fraksi PAN Hj.Noni sebagai juru bicara memaklumi penurunan PAD akibat dampak dari Pandemi covid 19.namu PAN mempertanyakan jika pandemi covid terus berlanjut apa angka langka akan diambil dilakukan oleh Pemda Bukittinggi.

Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui juru bicara H.Irman Bahar, diantaranya meminta pemerintah daerah dapat melakukan pertemuan dengan pedagang Pasar Kumango yang saat ini kami perhatikan belum tersentuh sama sekali sementara kami melihat potensi sangat baik jika ditata dengan baik.

Terkait masih minimnya realisasi kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilaporkan secara detail yang tertulis di pembahasan APBD Perubahan yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan mohon jawaban walikota.

Terakhir Fraksi PKS juru bicara Ibra Yasra mengatakan Perubahan APBD Tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp19,8 miliar rupiah lebih dengan asumsi bahwa rencana penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa gedung pertokoan pasar atas yang baru sebesar 20 miliar rupiah lebih terlebih dahulu di nol kan atau dalam kurung tidak dipungut.

PKS mohon pencerahan dari Walikota kota apa sesungguhnya alasan yuridis filosofis maupun sosiologis yang menjadikan pemerintah kota membatalkan rencana penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan barang milik daerah tersebut.

Karena Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi dilaksanakan dalam suasana pandemi covid 19 dilakukan secara terbatas dan dilaksanakan secara virtual.*