HOME SOSIAL BUDAYA KOTA PAYAKUMBUH
- Sabtu, 1 Mei 2021
Wako Payakumbuh Ikuti Vidcon Bersama Mendagri Soal Batas Wilayah

Payakumbuh, (Minangsatu) - Dalam rangka percepatan penegasan batas daerah untuk penyusunan tata ruang wilayah agar memudahkan investor untuk berinvestasi, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengikuti video converence dengan menteri dalam negeri (Mendagri).
"Dari dua kali vidcon dengan presiden dan mendagri, sangat ditekankan sekali untuk kemudahan berinvestasi. Supaya nantinya para investor dari dalam dan luar negeri tidak ragu-ragu berinvestasi, akibat dari ketidak jelasan batas wilayah tersebut," kata Wako Riza Falepi,Jumat (30/04).
Oleh karena itu, Wako Riza Falepi menyebut penyelesaian batas wilayah merupakan sesuatu hal mutlak yang harus disegerakan. Mengingat saat ini pemerintah tengah kesulitan untuk dana pembangunan baik itu bersumber dari APBN maupun APBD.
"Minggu depan tim dari kemendagri akan turun kelapangan bersama tim dari pemerintah masing-masing daerah untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah, agar penyusunan tata ruang dapat diselesaikan segera," ujarnya.
Lebih lanjut Riza mengatakan, dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, saat ini pertumbuhan ekonomi baik di pusat ataupun daerah sangat tergantung pada investasi. Jadi kalau ada rencana-rencana investasi dari investor mari dukung bersama untuk geliat pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dihalang-halangi.
"Untuk itu saya mohon kepada masyarakat kalau ada yang ingin berinvestasi di daerah kita berilah kemudahan, jangan sampai jadi penghalang dengan cara-cara yang tidak baik," ucapnya.
Dengan kemudahan berinvestasi di Payakumbuh, nanti secara tidak langsung lapangan kerja akan terbuka, angka pengangguran akan menurun dan pertumbuhan ekonomi akan naik.
"Kalau ada peluang investasi dilahan masyarakat kita, dan pihak keluarga ada yang ingin berkerja disana insyaallah akan kita perjuangkan.
Riza mengatakan sudah saatnya masyarakat berpikir untuk kemajuan bersama, serta pikirkan juga nasib anak kemakan dimasa yang akan datang, jangan ego dari kepentingan pribadi yang ditonjolkan.
"Kalau ada yang menghalangi atau mempersulit, nanti akan kita rundingkan juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bagaimana solusinya, karena ini merupakan perintah langsung dari presiden jangan sampai ada yang menghalangi investasi,"
Jadi, mulai saat ini masyarakat harus lebih menyadari akan pentingnya suatu investasi disatu daerah. Sebab kalau tidak ada investasi dan juga anggaran maka roda perekonomian tidak akan bergerak.
Imbas terburuknya angka kemiskinan akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan timbul kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat supaya bisa bertahan hidup.
"Contoh terburuknya, demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kerawanan sosial itu, kejahatan terjadi dimana-mana seperti maling dan sebagainya sehingga rasa aman untuk masyarakat itu tidak ada lagi," ungkapnya.
Wako dua periode tersebut berharap, berilah kemudahan untuk orang berinvestasi, jangan dipersulit, agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sehingga angka kemiskinan dan pengangguran tidak ada lagi di Payakumbuh.
"Sehingga Payakumbuh maju, sejahtera dan bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang itu dapat terwujud," pungkasnya.*
Editor : Benk123
Tag :#payakumbuh
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
PAJACOMBO LAB RESMI DIKUKUHKAN, PELAKU EKONOMI KREATIF BERSATU MENUJU PERUBAHAN
-
PEMPROV SUMBAR SALURKAN 4.104 KG BERAS CPPD UNTUK PEDAGANG TERDAMPAK KEBAKARAN PASAR PAYAKUMBUH
-
GUBERNUR MAHYELDI SERAHKAN BERAS CPP 4.104 KG KEPADA KORBAN DAMPAK KEBAKARAN DI PAYAKUMBUH
-
DONOR DARAH DAN APEL AKBAR TANDAI PERINGATAN HUT PMI KE 80 DI KOTA PAYAKUMBUH
-
KETUA DPRD PAYAKUMBUH: ADAT BUKAN HANYA SEKADAR ATURAN
-
UPAYA MELINDUNGI BAHASA ABORIGIN DI TENGAH ARUS GLOBALISASI
-
SEPAK TERJANG BUPATI ANNISA: MEMBANGUN PERADABAN DHARMASRAYA LEWAT PENDIDIKAN
-
DARI SUMATERA BARAT UNTUK INDONESIA: 80 TAHUN SUMATERA BARAT (1 OKTOBER 1945 - 1 OKTOBER 2025)
-
TENSI POLITIK OLAHRAGA NAIK JELANG MUSORPROV KONI SUMBAR, UPAYA INTERVENSI MENGKRISTAL
-
REQUISITOIR JPU KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TANAH DATAR: TUNTUT PIDANA MATI